POLHUKAM.ID - Budayawan senior, Goenawan Mohamad, angkat bicara soal penetapan 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional.
Dikatakan Goenawan, tanggal tersebut justru menyimpan jejak sejarah kelam yang patut diingat bukan sebagai perayaan, melainkan sebagai peringatan akan bahaya antidemokrasi.
“Tanggal 17 Oktober yang akan disebut Hari Kebudayaan dalam sejarah sebenarnya diingat sebagai Hari Ogah Demokrasi,” kata Goenawan di X @gm_gm (17/7/2025).
Goenawan merujuk pada peristiwa 17 Oktober 1952, saat militer mengepung Istana Negara dengan meriam dan demonstran menyerbu parlemen.
Saat itu, ada desakan agar Presiden Soekarno membubarkan DPR.
“Tapi Bung Karno berpidato, Saya tidak mau jadi diktator!," tegas Goenawan mengutip momen bersejarah tersebut.
Goenawan bilang, memang benar DPR tak selalu berdiri di barisan demokrasi dan pemerintahan yang bersih.
Tapi itu bukan alasan untuk mencabut akar demokrasi itu sendiri.
“Ogah demokrasi bisa dimengerti. Tapi kita sudah saatnya berhati-hati. Demokrasi kita sudah ditelikung uang. Korupsi menyebar,” tukasnya.
Ia mengingatkan, meski sistem saat ini tidak sempurna, tanpa kebebasan mengawasi dan mengkritik, bangsa ini akan kehilangan satu hal paling mendasar, jaminan bahwa tak akan ada diktator.
“Tanpa kebebasan itu, siapa yang bisa secara meyakinkan berkata, saya tak mau jadi diktator?” tandasnya.
👇👇
Tanggal 17 Oktober -- yang akan disebut "Hari Kebudayaan" -- dalam sejarah sebenarnya diingat sebagai Hari Ogah Demokrasi.
17 Oktober 1952, militer memasang meriam menghadap ke Istana. Parlemen diserbu demonstran.
Ada niat mendesak Presiden membubarkan Parlemen. Tapi Bung…
Artikel Terkait
Sidang Isbat 1 Syawal 2026 Digelar Besok: Apakah Idul Fitri Jatuh pada 20 Maret?
Mahfud MD Bongkar Potensi Korupsi di Balik Program Makan Gratis: Ini Kata-Kata Kerasnya
Restorative Justice untuk Rismon: Mungkinkah Perkara Ijazah Palsu vs Jokowi Berakhir Damai?
Mantan Ketua PN Depok Lawan KPK di Praperadilan: Benarkah Penyitaan Rp850 Juta & Rp2,5 Miliar Itu Sah?