"Petinggi siapalah, mungkin intelijen, polisi atau kalangan ee militer 'Pak Gibran demonya ini akan berlanjut loh, jadi tinggal pilih mengundurkan diri atau 98 gitu-gitu aja kan, lebih efisien kan," jelasnya.
Gibran sebagai "Beban" Politik
Dorongan pemakzulan ini, menurut analisis Rocky, lahir dari persepsi bahwa Gibran merupakan "beban" atau liability bagi Presiden Prabowo Subianto.
Ia menilai kapasitas Gibran belum memadai untuk menghadapi tantangan besar kepemimpinan nasional, terutama jika terjadi situasi darurat.
"Gibran itu bukan harapan," katanya.
"Justru semua hal yang memungkinkan harapan Presiden untuk mempercepat kemakmuran itu dibatalkan oleh adanya inkapasitas dari Gibran," ujar Rocky Gerung.
Kekhawatiran ini, kata Rocky, tidak hanya dirasakan oleh pengamat, tetapi juga oleh kalangan purnawirawan jenderal yang memiliki pengalaman panjang dalam politik dan keamanan negara.
"Nah, itu yang dicemaskan oleh para purnawirawan."
"Kalau terjadi kecelakaan politik atau sesuatu yang sifatnya darurat sehingga Indonesia tidak ada untuk sementara dalam kendali Pak Prabowo, maka mesti ke wakil presiden kan, nah masalahnya di situ," ungkapnya.
Kepentingan untuk memakzulkan Gibran, menurutnya, juga dimiliki oleh generasi muda yang menginginkan adanya kompetisi yang adil dan terbuka pada kontestasi politik 2029.
"Jadi pemakzulan itu bukan sekedar kepentingan purnawirawan, tapi mereka yang menginginkan ada kompetisi fair," katanya.
Sumber: Suara
Artikel Terkait
Sidang Isbat 1 Syawal 2026 Digelar Besok: Apakah Idul Fitri Jatuh pada 20 Maret?
Mahfud MD Bongkar Potensi Korupsi di Balik Program Makan Gratis: Ini Kata-Kata Kerasnya
Restorative Justice untuk Rismon: Mungkinkah Perkara Ijazah Palsu vs Jokowi Berakhir Damai?
Mantan Ketua PN Depok Lawan KPK di Praperadilan: Benarkah Penyitaan Rp850 Juta & Rp2,5 Miliar Itu Sah?