Rangkuman Isi Buku Jokowis White Paper, Edisi Premium Dihargai Rp500 Ribu!

"Dari metode yang diuji itu, memang terjadi perbedaan antara ijazah yang (milik) Frono Jiwo dan Jokowi. Jadi tidak identik dengan yang disampaikan oleh Dirtipidum (Bareskrim Polri)," katanya.

Sementara itu, Dokter Tifa menyumbangkan analisis dari sisi neuro politica, sebuah metode untuk mengamati cara berpikir dan perilaku seorang pemimpin.

"Jadi pemimpin yang mungkin bukan lulusan sarjana bisa kelihatan dari gesturnya apakah layak disebut sarjana atau tidak. Itu ada ilmunya," paparnya.

Buku ini rencananya akan dijual dalam dua versi, edisi premium seharga Rp500 ribu dan edisi ekonomis seharga Rp250 ribu.

"Buku ini akan beredar dengan cepat ke 25 negara. Unstoppable," ujar Tifa.

Respons Projo: Mudah-mudahan Tidak Berisi Fitnah

Menanggapi peluncuran buku ini, Wakil Ketua Umum relawan Pro-Jokowi (Projo), Freddy Damanik, menyatakan pihaknya tidak keberatan.

Namun, ia mengingatkan agar isi buku tersebut tidak mengandung fitnah yang dapat berimplikasi hukum.

"Kita tidak dalam porsi atau hal untuk keberatan untuk itu (dibuatnya buku Jokowi's White Paper). Yang sampaikan adalah, nanti kan publik melihat justru ini mudah-mudahan tidak berisi fitnah. Kalau berisi fitnah, tentu ini bisa menjadi proses pemberat sendiri di dalam proses hukum yang sedang berlangsung atau jangan-jangan ada proses hukum baru untuk itu," jelasnya.

Freddy merujuk pada kasus dugaan fitnah yang dilaporkan Jokowi ke Polda Metro Jaya, di mana Roy Suryo, Rismon, dan Dokter Tifa berstatus sebagai terlapor.

Alasan UGM Batalkan Acara

Pihak UGM, melalui Juru Bicara Dr. I Made Andi Arsana, memberikan penjelasan resmi terkait pembatalan sewa gedung. Menurutnya, ada dua alasan utama: prosedural dan politis.

"UGM memahami bahwa kegiatan ini bernuansa politis yang terkait erat dengan isu yang melibatkan Bapak Joko Widodo. UGM tidak melibatkan diri dalam isu tersebut karena tidak terkait dengan UGM secara langsung," ujarnya melalui keterangan tertulis.

Secara prosedural, pihak penyewa dinilai tidak transparan mengenai sifat asli acara saat melakukan pemesanan.

Awalnya, acara tersebut didaftarkan sebagai 'Konferensi Pers Tokoh Nasional Hadiah Kemerdekaan RI ke-80' dan 'rapat kecil persiapan acara HUT Kemerdekaan'.

"UGM memandang bahwa acara ini bernuansa politis seperti yang sudah disebutkan di atas dan UGM tidak bersedia terlibat dan memfasilitasi acara tersebut," tegasnya.

"Secara prosedur ini merupakan kesalahan dan menjadi alasan administratif bagi UC UGM untuk melakukan penolakan atau pembatalan," tambahnya.

Sumber: Suara