Bagian Skenario Geng Solo, Pengamat: DPR dan Polisi Provokasi Rakyat Berbuat Anarkis Untuk Jatuhkan Prabowo!

POLHUKAM.ID - Aktivis politik dan Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, melontarkan tudingan keras bahwa gelombang unjuk rasa yang berujung ricuh di sekitar Kompleks DPR RI bukanlah murni ekspresi spontan rakyat. 

Menurutnya, situasi tersebut merupakan bagian dari skenario besar yang ia sebut digerakkan oleh “Geng Solo”, dengan target utama menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto dan mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka naik menggantikannya.

“Ketika Prabowo jatuh, Gibran yang naik. Walaupun Prabowo didukung mayoritas koalisi di DPR, sebagian partai masih loyal ke Jokowi. Di lapangan, rakyat diprovokasi untuk anarkis,” ujar Muslim Arbi kepada wartawan, Jumat (29/8/2025).

Aksi unjuk rasa besar-besaran beberapa hari terakhir berawal dari penolakan publik terhadap privilese dan tunjangan DPR. 

Gelombang mahasiswa dan masyarakat memenuhi jalanan di sekitar Senayan, menuntut agar kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat itu segera dibatalkan.

Namun, aksi yang awalnya berlangsung damai berubah ricuh. 

Puncaknya terjadi ketika seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, meninggal dunia setelah terlindas kendaraan taktis Brimob pada 28 Agustus 2025. Insiden ini memicu gelombang kemarahan baru. 

Polisi langsung menyampaikan permintaan maaf, menahan awak kendaraan untuk diproses hukum, sementara Presiden Prabowo menyatakan belasungkawa dan memerintahkan investigasi terbuka.

Bagi Muslim Arbi, peristiwa tragis tersebut bukan sekadar insiden lapangan, melainkan bagian dari koreografi politik yang dirancang untuk meruntuhkan citra Prabowo.

Muslim Arbi sejak lama dikenal sebagai salah satu pengkritik tajam kelompok yang ia sebut “Geng Solo”—jaringan elite politik yang ia kaitkan dengan loyalis Presiden ke-7 Joko Widodo. 

Ia menilai, meski Jokowi sudah tidak menjabat, pengaruh jaringan ini masih bekerja aktif di pemerintahan era Prabowo.

Menurut Muslim, skenarionya sederhana namun berbahaya: DPR memainkan isu sensitif melalui kebijakan tunjangan, aparat tampil represif hingga menimbulkan korban, lalu kemarahan publik diarahkan kepada Presiden Prabowo.