Narasi yang lahir dari situasi itu bisa melemahkan legitimasi pemerintah, membuka ruang bagi suksesi kekuasaan lebih cepat dari yang seharusnya.
Muslim menjelaskan bahwa isu DPR menjadi pemicu utama.
Di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit, pemberitaan soal tunjangan DPR mudah membakar emosi publik.
Pada saat bersamaan, kesalahan aparat dalam menangani massa justru memperkuat kesan bahwa pemerintah gagal menjaga rakyatnya.
Kondisi ini semakin berbahaya, kata Muslim, karena meskipun secara formal Prabowo didukung mayoritas koalisi di parlemen, loyalitas politik tidak sepenuhnya utuh.
“Sebagian partai masih setia pada Jokowi. Di sinilah celah dimainkan. Prabowo dikesankan tidak mampu mengendalikan negara, sementara Gibran diproyeksikan sebagai alternatif penerus,” ungkapnya.
Dalam kalkulasi Muslim Arbi, bila opini publik terus tergerus, tekanan politik bisa diarahkan pada opsi konstitusional: presiden mundur dan digantikan wakil presiden.
Meski tudingan Muslim Arbi bersifat politis dan belum terbukti secara independen, faktanya keresahan rakyat benar-benar dipicu oleh kebijakan DPR dan adanya korban jiwa akibat salah prosedur aparat.
Situasi ini membuat narasi “skenario” mendapat ruang di tengah masyarakat.
Untuk meredam gejolak, sejumlah langkah dianggap penting: DPR perlu mengkaji ulang privilese yang memicu kemarahan publik, kepolisian wajib menjalankan investigasi transparan atas tragedi Senayan, dan pemerintah harus membuka ruang dialog luas dengan mahasiswa serta masyarakat.
Tanpa itu, potensi krisis kepercayaan akan terus membesar dan bisa dimanfaatkan oleh kelompok politik tertentu.
Sumber: JakartaSatu
Artikel Terkait
Pangi Syarwi Bantah Inflasi Pengamat: Saya 17 Tahun di Bidang Ini, Kok Bisa?
Habib Aboe Dipanggil MKD DPR: Akankah Tudingan Narkoba ke Ulama Madura Berujung Pidana?
Tuduhan Penistaan Agama ke Jusuf Kalla: Benarkah Sah Secara Hukum? Ini Kata Analisis!
Motor Rp42 Juta & Kaos Kaki Rp100 Ribu: Benarkah Anggaran Gizi Nasional untuk Rakyat?