200 Lebih Organisasi Sipil Desak Kapolri Listyo Sigit Mundur!

POLHUKAM.ID - KOALISI yang terdiri dari 200 lebih organisasi masyarakat sipil mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mundur dari jabatannya. 

Desakan tersebut imbas dari kekerasan yang dilakukan kepolisian terhadap masyarakat saat demonstrasi di Jakarta dan kota-kota lainnya pada Kamis, 28 Agustus 2025. 

Jika Listyo tak segera mundur, koalisi mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopotnya.

Sebanyak 213 organisasi itu termasuk Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Indonesia Corruption Watch (ICW), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan LBH Jakarta. 

Selain itu, ada pula Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Lokataru Foundation, Jaringan Solidaritas Keadilan Korban Kanjuruhan (JSKK), dan banyak organisasi lainnya.

Ketua Umum YLBHI Muhamad Isnur membacakan 12 tuntutan dari koalisi tersebut. 

“Kapolri wajib mundur atau Presiden segera mencopot Sigit Listyo Prabowo sebagai Kapolri yang gagal mengubah watak represif Polri,” kata Isnur di Gedung YLBHI, Jakarta Pusat, Jumat, 29 Agustus 2025.

Tidak hanya Kapolri, koalisi itu juga mendesak agar institusi Polri dievaluasi dan direformasi secara menyeluruh.

Koalisi meminta Prabowo memerintahkan investigasi independen dan transparan terhadap "berbagai pelanggaran, termasuk namun tidak terbatas pada pengamanan aksi demonstrasi” yang digelar kemarin. 

“Lalu memulai agenda reformasi kepolisian secara sistematis,” kata Isnur.

Koalisi menyatakan kapolri dan presiden harus mengadili dan memproses secara pidana anggota polisi yang melakukan kekerasan terhadap demonstran kemarin, juga orang yang memberi perintah untuk melakukan hal tersebut.