Akhirnya! Presiden Prabowo Cabut Tunjangan Fantastis Anggota DPR dan Umumkan Setop Kunjungan Luar Negeri

POLHUKAM.ID - Presiden Prabowo Subianto memastikan suara publik yang selama ini menyoroti gaya hidup dan fasilitas anggota DPR akhirnya mendapat jawaban.

Dalam pertemuan di Istana bersama sejumlah ketua umum partai politik pada Minggu, 31 Agustus 2025, Prabowo mengumumkan bahwa pimpinan DPR RI bersepakat mencabut beberapa fasilitas dewan, termasuk tunjangan tambahan dan perjalanan dinas ke luar negeri.

Langkah ini, menurut Prabowo, bukan sekadar simbol, melainkan bentuk keseriusan parlemen dalam menata ulang prioritas kerja serta menjaga kepercayaan masyarakat.

DPR Cabut Tunjangan dan Stop Perjalanan Luar Negeri

Presiden menyebut dirinya telah menerima laporan resmi dari pimpinan DPR mengenai kebijakan baru tersebut.

“Pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ujar Prabowo di hadapan para ketua partai.

Kebijakan ini dipandang sebagai momentum penting untuk menunjukkan bahwa DPR siap mengurangi beban negara dan mengembalikan fokus pada fungsi utama legislatif: membuat undang-undang, mengawasi pemerintah, dan menetapkan anggaran.

Sementara itu, penghentian perjalanan ke luar negeri diyakini bisa menekan citra negatif yang selama ini melekat pada anggota dewan, sekaligus menegaskan komitmen kerja di dalam negeri.

Respons Partai Politik: Tegur dan Tindak Kader

Tak hanya kebijakan kelembagaan DPR, Prabowo juga menyinggung langkah internal partai-partai politik yang menaungi para legislator.

“Ketua umum partai politik telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing dalam menyikapi aspirasi masyarakat,” ungkap Prabowo.

Artinya, partai tidak tinggal diam. Ada mekanisme sanksi dan pembinaan kader yang dianggap menyimpang dari garis perjuangan atau mengabaikan sensitivitas publik.

Keputusan ini muncul di tengah meningkatnya kritik publik soal gaya hidup elite politik yang kontras dengan kondisi rakyat di lapangan.

Sejumlah pengamat menilai, pencabutan tunjangan dan penghentian perjalanan luar negeri bisa menjadi langkah awal mengembalikan marwah DPR di mata publik.

Namun, masyarakat masih menunggu implementasi nyata. 

“Kita ingin lihat konsistensinya, jangan cuma janji atau sekadar wacana,” kata seorang warga Jakarta yang ditemui usai mengikuti diskusi publik.

Prabowo menegaskan bahwa keputusan ini bukan hanya sekadar respons reaktif, melainkan bagian dari konsolidasi politik yang lebih besar antara eksekutif, legislatif, dan partai-partai.

Dengan mengurangi beban fasilitas, parlemen diharapkan mampu memperkuat legitimasi dan kembali fokus melayani kepentingan rakyat.

“Ini adalah bentuk komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berpihak kepada masyarakat,” tandasnya.

Langkah tersebut dinilai menjadi sinyal bahwa pemerintah dan parlemen tengah serius memperbaiki citra politik, sekaligus membuktikan bahwa aspirasi publik bisa benar-benar mengubah arah kebijakan.

Sumber: HukamaNews