POLHUKAM.ID - Presiden Prabowo Subianto memastikan suara publik yang selama ini menyoroti gaya hidup dan fasilitas anggota DPR akhirnya mendapat jawaban.
Dalam pertemuan di Istana bersama sejumlah ketua umum partai politik pada Minggu, 31 Agustus 2025, Prabowo mengumumkan bahwa pimpinan DPR RI bersepakat mencabut beberapa fasilitas dewan, termasuk tunjangan tambahan dan perjalanan dinas ke luar negeri.
Langkah ini, menurut Prabowo, bukan sekadar simbol, melainkan bentuk keseriusan parlemen dalam menata ulang prioritas kerja serta menjaga kepercayaan masyarakat.
DPR Cabut Tunjangan dan Stop Perjalanan Luar Negeri
Presiden menyebut dirinya telah menerima laporan resmi dari pimpinan DPR mengenai kebijakan baru tersebut.
“Pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ujar Prabowo di hadapan para ketua partai.
Kebijakan ini dipandang sebagai momentum penting untuk menunjukkan bahwa DPR siap mengurangi beban negara dan mengembalikan fokus pada fungsi utama legislatif: membuat undang-undang, mengawasi pemerintah, dan menetapkan anggaran.
Sementara itu, penghentian perjalanan ke luar negeri diyakini bisa menekan citra negatif yang selama ini melekat pada anggota dewan, sekaligus menegaskan komitmen kerja di dalam negeri.
Respons Partai Politik: Tegur dan Tindak Kader
Tak hanya kebijakan kelembagaan DPR, Prabowo juga menyinggung langkah internal partai-partai politik yang menaungi para legislator.
“Ketua umum partai politik telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing dalam menyikapi aspirasi masyarakat,” ungkap Prabowo.
Artikel Terkait
Menkeu Sri Mulyani Tegas: Saya Hanya Bertanggung Jawab Langsung ke Presiden!
Eks KSAU Dukung Penolakan Menkeu Bayar Utang Kereta Cepat, Warisan Proyek Jokowi yang Bikin Geger
Prabowo Bocorkan Skala MBG: Bisa Beri Makan 7 Kali Populasi Singapura!
Prabowo Presiden Tanpa Wapres: Langkah Berani atau Risiko Besar?