"Betul. Tidak ada yang mengenal," tegasnya.
Menurut Igun, pertemuan antara pejabat dan pengemudi ojol seharusnya dilakukan melalui asosiasi resmi, bukan sekadar menghadirkan individu tanpa keterwakilan.
Ia menekankan, GARDA sendiri memiliki jaringan di seluruh Indonesia dan tercatat di pemerintah daerah maupun pusat.
"Ya, sebagian besar begitu. Bukan asal comot dari pinggir jalan. Aspirasi itu harus ada keterwakilan," katanya.
Lebih lanjut, Igun juga menyoroti atribut ojol yang bisa dengan mudah dibeli oleh masyarakat umum.
Hal itu membuat siapa saja bisa mengenakan jaket atau helm ojol tanpa benar-benar menjadi pengemudi.
"Ya, siapapun bisa membeli atribut ojol. Tapi apakah dia benar ojol atau bukan, atau apakah mereka lembaga atau bukan, itu tidak bisa diketahui," tuturnya.
Igun menilai polemik ini seharusnya segera diluruskan oleh pihak Wakil Presiden.
Sumber: Suara
Artikel Terkait
Konflik Timur Tengah 2 Bulan, Menteri ESDM Buka Suara: Stok BBM Nasional Aman?
Harta Rp40,43 M Tanpa Utang! Ini Isi LHKPN Hasan Nasbi, Penasihat Khusus Komunikasi Presiden
Reshuffle Kabinet Prabowo Hari Ini: 6 Nama Baru Dilantik, Ada Dudung hingga Aktivis Buruh!
Minyakita Makin Mahal? Zulhas Beri Sinyal Kenaikan HET, Netizen Murka!