"Betul. Tidak ada yang mengenal," tegasnya.
Menurut Igun, pertemuan antara pejabat dan pengemudi ojol seharusnya dilakukan melalui asosiasi resmi, bukan sekadar menghadirkan individu tanpa keterwakilan.
Ia menekankan, GARDA sendiri memiliki jaringan di seluruh Indonesia dan tercatat di pemerintah daerah maupun pusat.
"Ya, sebagian besar begitu. Bukan asal comot dari pinggir jalan. Aspirasi itu harus ada keterwakilan," katanya.
Lebih lanjut, Igun juga menyoroti atribut ojol yang bisa dengan mudah dibeli oleh masyarakat umum.
Hal itu membuat siapa saja bisa mengenakan jaket atau helm ojol tanpa benar-benar menjadi pengemudi.
"Ya, siapapun bisa membeli atribut ojol. Tapi apakah dia benar ojol atau bukan, atau apakah mereka lembaga atau bukan, itu tidak bisa diketahui," tuturnya.
Igun menilai polemik ini seharusnya segera diluruskan oleh pihak Wakil Presiden.
Sumber: Suara
Artikel Terkait
Said Didu Beberkan Alasan Proyek Kereta Cepat Busuk: Luhut Sindir Ada yang Buang Badan
Gerakan Sistematis Serang NU: Bukti-Bukti yang Mengungkap Koordinasi Terselubung
Audit Whoosh: Solusi Tuntas Agar Tak Dipermainkan Isu Politik
KPK Tak Perlu Tunggu Laporan! Ini Alasan Whoosh Bisa Segera Diselidiki