“Persoalan pimpinan Polri memang sangat diperhitungkan oleh masyarakat, karena diharapkan Kapolri yang baru benar-benar bisa membuat suatu langkah-langkah reformasi di Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kemudian juga bisa membuat langkah-langkah hukum yang tepat,” ungkapnya.
Ia pun menyinggung sejumlah kasus yang mangkrak atau belum diselesaikan, seperti dugaan ijazah palsu Jokowi dan tuntutan perdata kepada Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka.
Selain itu, Ikrar juga menyoroti kasus kerusuhan pada akhir Agustus dan awal September 2025 yang dirasa masih kurang transparansi dalam penanganannya.
Khususnya terkait nasib anggota TNI yang diduga terlibat.
“Kita ingin ada transparansi mengenai apa yang terjadi, agar ini tidak terjadi lagi,” tegasnya.
Dengan citra Presiden ke-8 RI yang dipertaruhkan, yaitu sebagai pemilik otoritas kekuasaan penuh yang dipilih dan mendapat kepercayaan rakyat, Ikrar berharap isu mengenai calon pergantian Kapolri tersebut tidak lagi menjadi sekedar isu.
“Jika itu hanya sebuah isu yang terus berlangsung, ini juga tentunya akan memberikan citra buruk kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai pemegang mandat penuh Presiden Republik Indonesia yang memiliki otoritas kekuasaan penuh karena dia dipilih rakyat dan mendapatkan kepercayaan dari rakyat,” tutupnya.
Sumber: Suara
Artikel Terkait
Sidang Isbat 1 Syawal 2026 Digelar Besok: Apakah Idul Fitri Jatuh pada 20 Maret?
Mahfud MD Bongkar Potensi Korupsi di Balik Program Makan Gratis: Ini Kata-Kata Kerasnya
Restorative Justice untuk Rismon: Mungkinkah Perkara Ijazah Palsu vs Jokowi Berakhir Damai?
Mantan Ketua PN Depok Lawan KPK di Praperadilan: Benarkah Penyitaan Rp850 Juta & Rp2,5 Miliar Itu Sah?