"Begitu pun sebaliknya. Kalau para ketua umum-ketua umum partai itu tidak setuju dan menolak proposal dua periode ini, maka haqqul yaqin duet ini tidak akan terjadi. Itulah yang saya sebut sebagai konsensus elit," kata Adi.
Dijelaskannya, para ketua umum partai memiliki dominasi yang kuat dalam menentukan konfigurasi dan konsolidasi politik, termasuk kelompok koalisi.
"Siapa yang harus maju sebagai calon presiden, siapa yang harus maju sebagai calon wakil presiden? Itu adalah domainnya elit-elit, bukan domain rakyat di Indonesia" katanya.
"Domain rakyat itu tentu kalau sudah muncul siapa yang maju pilpres ada calon satu, calon dua, dan calon tiga, eksekutornya adalah rakyat," ujar Adi.
Biar apa Prabowo - Gibran harus sampai 2 Periode?.
pic.twitter.com/dYOKE8uY1B
Sumber: Suara
Artikel Terkait
Sidang Isbat 1 Syawal 2026 Digelar Besok: Apakah Idul Fitri Jatuh pada 20 Maret?
Mahfud MD Bongkar Potensi Korupsi di Balik Program Makan Gratis: Ini Kata-Kata Kerasnya
Restorative Justice untuk Rismon: Mungkinkah Perkara Ijazah Palsu vs Jokowi Berakhir Damai?
Mantan Ketua PN Depok Lawan KPK di Praperadilan: Benarkah Penyitaan Rp850 Juta & Rp2,5 Miliar Itu Sah?