Anies Baswedan Sindir Pemerintah: "Kebijakan Kok Muncul Tiba-tiba? Transparansi Itu Kewajiban!"

Mantan calon presiden 2024, Anies Baswedan, kembali menyoroti minimnya transparansi dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah. Dalam sebuah dialog publik, Anies menegaskan bahwa banyak keputusan strategis diambil tanpa partisipasi publik dan komunikasi yang jelas kepada masyarakat.

Anies Soroti Kurangnya Transparansi Kebijakan Pemerintah

“Hari ini banyak kebijakan dibuat yang tidak diketahui prosesnya. Tahu-tahu muncul sebagai kebijakan,” ujar Anies dalam Dialog Kebangsaan DPW Gerakan Rakyat Jawa Tengah di Semarang, Rabu, 8 Oktober 2025.

Dalam pidatonya, Anies menekankan bahwa transparansi adalah kunci utama tata kelola negara yang sehat. Ia menilai publik berhak tahu bagaimana dan mengapa suatu kebijakan dibuat.

“Transparansi penting agar rakyat dapat mengawasi kinerja pemerintah. Kalau ada transparansi, semua bisa bicara dengan data,” tegas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Anies menambahkan, dalam sistem demokrasi, rakyat bukan sekadar objek yang menerima keputusan, tetapi bagian dari proses pengawasan. “Ketika rakyat tidak tahu prosesnya, mereka juga kehilangan kemampuan untuk menilai apakah kebijakan itu benar atau tidak,” ujarnya.

Integritas Pejabat Publik Jadi Masalah Mendasar

Selain transparansi, Anies juga menyinggung soal integritas pejabat publik. Menurutnya, integritas perlu dikembalikan ke makna dasarnya, bukan sekadar jujur, tetapi jujur untuk tujuan yang benar.

“Integritas bukan hanya soal kejujuran, tapi kejujuran yang berlandaskan nilai kebenaran dan kepentingan publik,” jelas Anies.

Ia memberikan contoh yang lugas, “Seorang preman bisa jujur menceritakan tindak kriminalnya, tapi kejujuran itu tidak berintegritas. Yang dibutuhkan bangsa ini adalah integritas, bukan sekadar pengakuan.”

Anies menilai, akar masalah negara bukan hanya lemahnya regulasi, tapi lemahnya teladan moral dari pemimpin. “Ketika integritas hilang, transparansi hanya menjadi jargon yang tak punya makna,” tambahnya.

Kritik Halus dan Pesan Tegas untuk Pemerintah

Meski tidak menyebut pihak tertentu secara langsung, kritik Anies terasa menohok. Ia menilai banyak kebijakan besar justru lahir dari ruang tertutup, tanpa partisipasi akademisi, masyarakat sipil, atau bahkan DPR sebagai lembaga representatif rakyat.

“Proses pengambilan keputusan seharusnya bisa dilihat publik, bukan sekadar diumumkan setelah jadi,” ujarnya menutup dialog.

Menurut Anies, jika pemerintah ingin membangun kepercayaan publik, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka data dan melibatkan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan. Pernyataan Anies Baswedan ini memantik perdebatan mengenai sejauh mana kebijakan publik di Indonesia benar-benar berpihak pada rakyat.

Sumber: Konteks.co.id