Anies Sindir Pemerintah Soal Kebijakan Dadakan: Transparansi Bukan Pilihan, Tapi Kewajiban!

“Integritas bukan hanya soal kejujuran, tapi kejujuran yang berlandaskan nilai kebenaran dan kepentingan publik,” jelas Anies.

Ia memberikan contoh yang lugas, “Seorang preman bisa jujur menceritakan tindak kriminalnya, tapi kejujuran itu tidak berintegritas. Yang dibutuhkan bangsa ini adalah integritas, bukan sekadar pengakuan.”

Anies menilai, akar masalah negara bukan hanya lemahnya regulasi, tapi lemahnya teladan moral dari pemimpin. “Ketika integritas hilang, transparansi hanya menjadi jargon yang tak punya makna,” tambahnya.

Kritik Halus dan Pesan Tegas untuk Pemerintah

Meski tidak menyebut pihak tertentu secara langsung, kritik Anies terasa menohok. Ia menilai banyak kebijakan besar justru lahir dari ruang tertutup, tanpa partisipasi akademisi, masyarakat sipil, atau bahkan DPR sebagai lembaga representatif rakyat.

“Proses pengambilan keputusan seharusnya bisa dilihat publik, bukan sekadar diumumkan setelah jadi,” ujarnya menutup dialog.

Menurut Anies, jika pemerintah ingin membangun kepercayaan publik, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka data dan melibatkan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan. Pernyataan Anies Baswedan ini memantik perdebatan mengenai sejauh mana kebijakan publik di Indonesia benar-benar berpihak pada rakyat.

Sumber: Konteks.co.id