Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai mengakomodir kepentingan parpol merupakan hal yang sah, terlebih reshuffle sendiri merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.
Hanya saja, Herzaky meminta adanya peningkatan kinerja menteri-menteri di kabinet seiring kebijakan reshuffle.
"Yang jadi masalah, kalau reshuffle berujung pada sekedar bagi-bagi kekuasaan antarelite, tapi tidak ada perbaikan nasib rakyat," kata Herzaky kepada wartawan, Jumat (17/6/2022).
Artikel Terkait
Prabowo vs Oligarki: Said Didu Bocorkan Target Geng Solo Parcok dalam Pertemuan Rahasia 4 Jam
Strategi Jokowi 2029-2034: PSI, Kaesang, dan Misteri Dinasti Politik yang Mengguncang Indonesia
Dokter Tifa Bongkar Alasan Jokowi Paksakan Diri ke Rakernas PSI: Sakit atau Strategi?
Prabowo Gelar Pertemuan Rahasia Malam Hari: Siti Zuhro dan Susno Duadji Bicara Apa?