Meski Kereta Cepat Whoosh telah beroperasi sejak 2 Oktober 2023, pekerjaan rumah terbesar justru terletak pada penyelesaian utang yang nilainya sangat besar. PKS berharap pemerintah telah melakukan negosiasi atau restrukturisasi utang dengan pihak China agar tidak membebani APBN.
Beberapa opsi yang berkembang adalah melunasi utang tanpa melibatkan APBN, misalnya dengan pengambilalihan infrastruktur atau suntikan dana tambahan untuk KAI. PKS menilai bahwa opsi restrukturisasi utang tanpa menggunakan dana APBN adalah pilihan terbaik.
"Pemerintah sedang fokus pada sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Dampak Ekonomi dan Peringatan ke Depan
Handi juga menyoroti bahwa proyek kereta cepat ini dinilai belum menunjukkan multiplier effect ekonomi yang sebanding dengan besarnya biaya dan beban utang yang ditanggung.
"Dampak ekonomi jangka panjang masih belum terlihat signifikan. Butuh waktu lama agar proyek ini benar-benar memberikan manfaat nyata," imbuhnya.
Ke depan, PKS mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak pada proyek-proyek ambisius berbiaya besar yang berisiko tinggi. Penting untuk membuat skala prioritas pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan rakyat banyak dan penguatan fundamental ekonomi nasional.
"Kita tidak boleh terjebak pada perpanjangan konsesi yang terlalu panjang dan merugikan. Bunga utang yang tinggi bisa menjadi beban APBN setiap tahun dan akhirnya menjadi jebakan utang bagi masa depan bangsa," tutup Handi.
Artikel Terkait
Hanya Dua Presiden Ini yang Disebut Punya Ideologi Kuat: Soekarno dan Prabowo, Ini Kata Analis!
Buni Yani Sindir KPK: Fokus Tangkap Bupati, Keluarga Jokowi Kebal Hukum?
Jokowi Siap Blusukan 7.000 Kecamatan Demi PSI: Haus Kekuasaan atau Strategi 2029?
Din Syamsuddin Bongkar Skenario Board of Peace Trump: Indonesia Terjebak atau Diplomasi Cerdik?