Partai Demokrat Buka Suara Soal Pilkada DPRD: Dukung Prabowo atau Ada Misi Tersembunyi?

Isu kepala daerah dipilih DPRD kembali menguat seiring evaluasi besar-besaran terhadap sistem pilkada serentak. Salah satu pemicu utamanya adalah keprihatinan atas tingginya biaya politik dalam pemilihan langsung, yang dinilai berkorelasi kuat dengan tingginya angka korupsi kepala daerah.

Biaya politik dalam pilkada langsung menjadi sangat tinggi karena sistem ini menuntut calon untuk mengeluarkan anggaran masif. Anggaran tersebut digunakan untuk membangun popularitas melalui kampanye terbuka yang luas, mencakup biaya logistik alat peraga, iklan media massa, operasional saksi di ribuan TPS, hingga praktik "mahar politik" untuk mendapatkan dukungan partai. Kompetisi ini sering berubah menjadi adu kekuatan modal yang membebani kandidat dan memicu politik uang.

Argumen mengenai efisiensi anggaran negara dan mitigasi konflik sosial di tingkat akar rumput menjadi dasar bagi pihak-pihak yang mendorong revisi mekanisme pemilihan ini.

Kilas Balik Sejarah Pilkada Langsung di Indonesia

Pilkada secara langsung oleh rakyat untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia resmi digelar pada 2005. Pelaksanaannya didasarkan pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengubah mekanisme pemilihan dari sistem perwakilan DPRD menjadi pemilihan langsung.

Undang-undang tersebut disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 15 Oktober 2004. Regulasi ini menjadi landasan hukum pilkada langsung yang dimulai secara bertahap di berbagai daerah pada 2005, dengan daerah perintis seperti Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Depok, dan Kabupaten Kebumen.

Penerapan pilkada langsung dipandang sebagai tonggak penting demokratisasi di tingkat lokal yang memperkuat legitimasi politik kepala daerah. Namun, sistem ini juga membawa tantangan baru, seperti meningkatnya biaya politik, politik uang, dan potensi konflik sosial, yang kini menjadi bahan evaluasi.