Pemerintah Perketat Penegakan Hukum Kehutanan, 12 Perusahaan Diduga Picu Bencana Ekologis

Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan dan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dan Pertambangan (Satgas PKH) sedang menggencarkan aksi penegakan hukum atas persoalan kehutanan yang berdampak di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Satgas PKH Kantongi Bukti Kuat

Satgas PKH telah menyatakan bahwa sebanyak 12 perusahaan diduga kuat menjadi penyebab bencana ekologis di wilayah tersebut. Satgas memastikan telah mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung dugaan tersebut. Proses pengusutan kini difokuskan untuk menelusuri pihak pemberi dan pemilik konsesi, meski hasil lengkapnya belum dapat diungkap ke publik.

Menteri Kehutanan Beberkan Langkah Konkret

Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta (14 Januari 2026), memaparkan sejumlah langkah progresif yang telah diambil. Langkah-langkah tersebut meliputi: