Hal ini dinilai bertolak belakang dengan perintah tegas Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas judi online tanpa toleransi. "Setelah hampir satu tahun Menkominfo menjabat, kita tidak melihat tanda-tanda keberhasilan yang nyata. Judi online justru semakin vulgar dan sistematis," tuturnya.
Absennya Diplomasi dan Strategi Komprehensif
Lebih lanjut, Aminullah menyoroti kelemahan strategi pemerintah. Menurutnya, upaya pemberantasan selama ini tidak didukung oleh diplomasi digital yang agresif dan kerja sama intelijen siber lintas negara, khususnya dengan negara-negara pusat industri judo online seperti Kamboja.
"Negara seolah kalah langkah dari bandar judol. Ini ironi besar," katanya. Setiap hari rakyat kecil menjadi korban, keluarga hancur, dan generasi muda dirusak oleh algoritma kejahatan ini.
Tuntutan Konsekuensi dan Tanggung Jawab
Aminullah menegaskan bahwa jika negara absen atau lemah dalam menangani masalah krusial ini, maka pejabat yang bertanggung jawab dinilai tidak layak untuk terus bertahan. Desakan ini menekankan pentingnya akuntabilitas kinerja pemerintahan di bidang keamanan digital dan perlindungan masyarakat.
Desakan mundur terhadap Meutya Hafid ini menjadi penanda tingginya tekanan publik terhadap efektivitas pemerintah dalam memerangi judi online yang semakin merajalela.
Artikel Terkait
Klaim JK Buka Borok: Pola Pengkhianatan Jokowi pada Pendukung yang Mengorbitkannya?
Mengapa Jusuf Kallah Marah? Gibran dan Serangan Termul Jadi Pemicu Utama
JK Bongkar Kartu Terakhir: Saya yang Bawa Jokowi ke Jakarta, Sekarang...
Bahlil Lahadalia Bikin Heboh: Kenaikan Harga BBM Disebut Dosa Baru yang Ancam Pemerintahan