Selain itu, seperti yang telah ditegaskan oleh Ketua Umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Demokrat menghargai independensi setiap partai dalam menentukan pasangan koalisi untuk Pilpres 2024.
"Karena itu, kami juga berharap, independensi, kemandirian, mekanisme internal, dan pilihan kami dalam menentukan rekan koalisi atau kerja sama menuju 2024, dihormati dan dihargai pula," tegas Herzaky dalam keterangan tertulis di Jakarta, dikutip Senin (27/6/2022).
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan alasan partainya tidak mungkin berkoalisi dengan Demokrat. Dia menyebut bahwa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai tidak sesuai dengan dengan apa yang dijanjikan ke rakyat.
"Dalam disertasi saya juga menunjukkan ada perbedaan fundamental di dalam garis kebijakan politik luar negeri, politik pertahanan yang digariskan dari zaman Bung Karno, zaman Bu Mega dengan zaman Pak SBY," tuturnya belum lama ini, mengutip JPNN.com.
Dia juga menyebutkan pada masa Pemerintahan SBY banyak ketegangan terkait dengan radikalisme intoleransi yang terjadi. "Ini menjadi catatan kritis dari masyarakat Indonesia," beber Hasto.
Menanggapi hal itu, Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra lantas membeberkan kinerja Pemerintah SBY saat memimpin di tahun 2004-2014. Dia menegaskan jika partainya fokus membela rakyat kecil, memperjuangkan hak-hak dan aspirasi rakyat.
Artikel Terkait
Misteri Dukungan Golkar 2029: Strategi Rahasia Bahlil untuk Kuasai Panggung Politik
Prabowo Dua Periode 2029: Cek Ombak Gerindra atau Sinyal Perang Koalisi?
Prabowo 2029: Siapa yang Akan Jadi Cawapres dan Mengubah Peta Politik?
Tragedi Ngada: Benarkah Sekolah di Indonesia Sudah Gratis?