Denny Indrayana Dianggap Bocorkan Rahasia Negara, Sanksinya Bisa Penjara 10 Tahun

POLHUKAM.ID -  Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana dianggap membocorkan rahasia negara lantaran menyebarkan informasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem pemilu yang akan digelar. Sistem pemilu 2024 disebut-sebut akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai.

Denny mengklaim putusan itu disertai dissenting opinion hakim MK. Denny mengaku sumber informasinya adalah sumber terpercaya dan bukan orang Hakim Konstitusi.

"Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja. Info tersebut menyatakan, komposisi putusan 6 berbanding 3 dissenting," ucap Denny Indrayana kepada wartawan, Minggu (28/5/2023).

Pernyataan Denny Indrayana ini pun memancing komentar banyak pihak, termasuk Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

Dalam unggahan Twitternya @mohmahfudmd yang membalas kabar dari media tentang berita tersebut, Mahfud MD menyatakan Putusan MK adalah rahasia ketat sebelum dibacakan. 

“Putusan MK itu menjadi rahasia ketat sebelum dibacakan, tapi harus terbuka luas setelah diputuskan dengan pengetokan palu vonis di sidang resmi dan terbuka. Sy yg mantan Ketua MK sj tak berani meminta isyarat apalagi bertanya tentang vonis MK yang belum dibacakan sebaga vonis resmi. MK harus selidiki sumber informasinya.” tulis Mahfud MD.

Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat sanksi pidana bagi pembocor rahasia negara. Berikut ini aturannya.