Kereta Cepat Proyek Biaya Tinggi dan Tidak Dibutuhkan Rakyat

POLHUKAM.ID -Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) gagasan Presiden Joko Widodo sudah berjalan hampir 7 tahun. Namun, muncul berbagai masalah dalam pembangunan mega proyek itu.

Pakar kebijakan publik, Agus Pambagio mengurai, KCJB diproyeksikan tidak kelar sesuai target pada Agustus 2023, disamping muncul masalah pembengkakan biaya (cost overrun).

"Yang sekarang ini asal cepat. Kereta cepat. Udah molor berapa bulan? Cost overrun-nya tinggi sekali, dan belum selesai sampai hari ini," kata Agus dalam podcast Akbar Faizal yang dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (8/6).

Dia yang turut diperbantukan dalam penyelesaian proyek ambisius Jokowi itu karena menggunakan pendanaan APBN, diyakini tidak akan laku karena fasilitas transportasi penghubung ditempatkan di lokasi tidak strategis.

"Stasiunnya kan di Halim (wilayah Jakarta Timur). Sekarang dari sini ke Halim berapa lama? (Anggap) sejam kalau macet. Ini kan asalnya di Manggarai (stasiunnya) kalau (kerjasama dengan) Jepang (dan bukan dengan China)," keluhnya.

Dalam rancangan yang dibuat pemerintah, Jalan Tol Jakarta-Cikampek menjadi salah satu akses menuju Stasiun KCJB Halim jika menggunakan kendaraan pribadi, atau menggunakan LRT Jabodebek di Stasiun LRT Halim Perdanakusuma yang hingga kini juga belum beroperasi.

Selain masalah akses ke Stasiun KCJB Halim yang sulit bagi masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah, letak pemberhentian terakhir penumpang terbilang jauh dari Bandung.

"Nah ini dari Halim hanya sampai ke Padalarang, padahal kau mau ke Bandung kan, tapi berhenti di Padalarang. Ditetapkan di Padalarang, tidak di Tegalluar," urai Agus.