Reshuffle Kabinet Cuma Bagi- bagi 'Kekuasaan' demi Amankan Jokowi dengan Mengganti Menteri Nasdem

"Paling banter akibat kebijakan pemerintah tersebut maka harga-harga kebutuhan rakyat Indonesia akan naik maka tak heran rakyat Indonesia diposisikan sebagai obyek sapi perah yakni konsumen abadi, alih- alih menuju negara produsen tapi perlakuan pemerintah terhadap rakyat tak ubahnya antara majikan dan pembantu, " jelas Silaen.

"Posisi daya beli masyarakat terbukti terus turun dan melemah. Tapi rakyat Indonesia sungguh baik tidak seperti rakyat diberbagai negara seperti Prancis, Inggris yang berani melawan kebijakan pemerintah yang nyeleneh, kegundahan rakyat seperti api dalam sekam, tak berani demo menentang kebijakan pemerintah, cuma ngedumel tok," beber Silaen.

"Rakyat Indonesia terlalu baik mau ditindas oleh pemerintah atau penguasa yang dipilih oleh rakyat sendiri. Pemerintahan Jokowi tidak memikirkan beban rakyat Indonesia makin berat dengan berbagai kutipan 'upeti' oleh oknum- oknum penguasa dengan berbagai aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah lewat K/ L teknis," sindir aktivis organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) itu.

"Menilik efektifitas pemerintahan Jokowi sebenarnya menurut konstitusi hanya hitungan bulan, beberapa bulan ke depan sudah memasuki tahapan pemilu maka kebijakan strategis sudah tidak bisa lagi diambil oleh pemerintah agar tidak menimbulkan gonjang- ganjing yang membuat gaduh," tutur Silaen.

"Pemerintah ini termasuk zolim kepada rakyat dengan cara seperti 'legal' tapi sebenarnya menghisap darah rakyat secara sistematis dan terstruktur. Gaji ASN/ PNS naik dan semua pejabat pada naik. Tapi siapa yang menaikkan gaji rakyat atau pendapatan rakyat? Kebijakan pemerintah Inilah yang membuat rakyat tetap dalam kemiskinannya. Karena negara yang memiskinkan rakyat secara sistematis," pungkasnya. []