Ketua DPP Golkar: Bahlil Berupaya Mendelegitimasi Keputusan Munas demi Kepentingan Pribadi

POLHUKAM.ID -Pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, yang ingin menjadi Ketua Umum Golkar menggantikan Airlangga Hartarto dinilai karena upayanya mendorong capres tertentu menemui kegagalan.

Pasalnya, Bahlil ingin menunjukkan kepada masyarakat kalau dirinya seolah lebih baik dari Ketua Umum Airlangga Hartarto. Namun, kader Golkar di seluruh Indonesia semakin solid menginginkan Airlangga sebagai penerima mandat Munas untuk ikut dalam kontestasi Pilpres 2024.

“Ada upaya mendelegitimasi keputusan Munas Golkar demi kepentingan pribadi (Bahlil) dan kelompoknya,” kata Ketua DPP Partai Golkar, Lamhot Sinaga, dalam keterangannya, Senin (25/7).

Atas dasar itu, Lamhot menilai pernyataan Bahlil tersebut erat kaitannya dengan keinginan dia mendukung capres tertentu namun tak dikehendaki partai.

“Bahlil sepertinya ingin membawa kapal besar Golkar mendukung capres tertentu, sementara arus di Golkar mendorong membentuk koalisi sendiri atau berkoalisi dengan partai yang memposisikan Airlangga sebagai penerima mandat Munas untuk ikut dalam kontestasi Pilpres 2024,” tandasnya.

Sebelumnya, Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia telah menyatakan keinginan mereka untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

Setelah Luhut, Bahlil mengikuti langkah Luhut untuk menjadi calon pengganti Airlangga Hartarto yang saat ini tengah diguncang oleh isu Munaslub.

"Sebagai kader Golkar ketika melihat partainya dalam kondisi yang membutuhkan uluran tangan kader yang merasa bertanggung jawab saya yakin semua siap tapi melalui mekanisme yang jelas sesuai aturan main organisasi," ujar Bahlil dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin media di kediamannya, Jakarta Selatan, Sabtu (22/7). 

Sumber: RMOL