Cara lain untuk mengukur kinerja pemerintah dengan melihat pembangunan infrastruktur dan ekonomi. “Dalam soal ekonomi, kita memang banyak melakukan pembangunan. Tapi masyarakat tidak biasa dengan utang. Walau pemerintah menyakinkan bahwa itu masih aman, tapi masyarakat secara umum menilai itu sesuatu yang mengkhawatirkan. Itu akan mempengaruhi sikap masyarakat dalam melihat atau menilai dari kinerja presiden,” tandas Saiful.
Selain infrastruktur dan ekonomi, menurut Saiful, banyak aspek lain yang juga harus diperhatikan adalah yang terkait civil liberty. “Contohnya bagaimana polisi menangani masalah-masalah yang berkembang dalam masyarakat, demonstrasi, dan lain. Itu juga menyumbang penilaian terhadap kinerja demokrasi,” kata Saiful.
Hal lain yang ikut menyumbang penilaian terhadap kinerja demokrasi, adalah kondisi ekonomi. “Publik yang menilai kondisi ekonomi lebih baik, itu memperkuat kinerja demokrasi. Sebaliknya, yang mengatakan kondisi ekonomi lebih buruk, kepuasan terhadap kinerja demokrasi rendah sekali,” kata saiful menjelaskan. “Jadi, ada hubungan antara kondisi ekonomi dengan kepuasan terhadap kinerja demokrasi."
Ditambahkan pula korelasi antara kinerja pemerintah dengan kinerja demokrasi terjadi negara-negara Eropa Barat. “Bagi negara-negara yang sudah menganut demokrasi, korelasi keduanya sangat. Kinerja pemerintah yang buruk bisa mengancam kinerja demokrasi itu sendiri. Sebaliknya, kalau pemerintah kinerjanya baik, itu akan memperkuat demokrasi,” pungkasnya.
Sumber: republika.co.id
Artikel Terkait
Ijazah Jokowi Palsu? Survei Buktikan Mayoritas Masyarakat Justru Tidak Percaya
Gibran Dinilai Cerdas & Visioner, Survei Buktikan 71% Publik Puas!
Rizal Fadillah Sebut Jokowi Tak Hafal Salam UGM, Tuduh Ijazah Palsu: Stop Tipu-tipu!
Program MBG Prabowo-Gibran: Capaian Spektakuler di Tahun Pertama!