Cara lain untuk mengukur kinerja pemerintah dengan melihat pembangunan infrastruktur dan ekonomi. “Dalam soal ekonomi, kita memang banyak melakukan pembangunan. Tapi masyarakat tidak biasa dengan utang. Walau pemerintah menyakinkan bahwa itu masih aman, tapi masyarakat secara umum menilai itu sesuatu yang mengkhawatirkan. Itu akan mempengaruhi sikap masyarakat dalam melihat atau menilai dari kinerja presiden,” tandas Saiful.
Selain infrastruktur dan ekonomi, menurut Saiful, banyak aspek lain yang juga harus diperhatikan adalah yang terkait civil liberty. “Contohnya bagaimana polisi menangani masalah-masalah yang berkembang dalam masyarakat, demonstrasi, dan lain. Itu juga menyumbang penilaian terhadap kinerja demokrasi,” kata Saiful.
Hal lain yang ikut menyumbang penilaian terhadap kinerja demokrasi, adalah kondisi ekonomi. “Publik yang menilai kondisi ekonomi lebih baik, itu memperkuat kinerja demokrasi. Sebaliknya, yang mengatakan kondisi ekonomi lebih buruk, kepuasan terhadap kinerja demokrasi rendah sekali,” kata saiful menjelaskan. “Jadi, ada hubungan antara kondisi ekonomi dengan kepuasan terhadap kinerja demokrasi."
Ditambahkan pula korelasi antara kinerja pemerintah dengan kinerja demokrasi terjadi negara-negara Eropa Barat. “Bagi negara-negara yang sudah menganut demokrasi, korelasi keduanya sangat. Kinerja pemerintah yang buruk bisa mengancam kinerja demokrasi itu sendiri. Sebaliknya, kalau pemerintah kinerjanya baik, itu akan memperkuat demokrasi,” pungkasnya.
Sumber: republika.co.id
Artikel Terkait
Puan Maharani Bongkar Masalah Utang Whoosh: DPR Akan Usut Tuntas!
Prof Henri Balik Badan Bongkar Rekayasa Gibran Cawapres: Saya Kecewa dengan Jokowi!
Misteri Dewa Luhut di Balik Proyek Whoosh: Rahasia yang Baru Terungkap
Fakta Mengejutkan di Balik Proyek Whoosh: Dugaan Markup Rp 60 Triliun dan Potensi Kerugian Negara