Cara lain untuk mengukur kinerja pemerintah dengan melihat pembangunan infrastruktur dan ekonomi. “Dalam soal ekonomi, kita memang banyak melakukan pembangunan. Tapi masyarakat tidak biasa dengan utang. Walau pemerintah menyakinkan bahwa itu masih aman, tapi masyarakat secara umum menilai itu sesuatu yang mengkhawatirkan. Itu akan mempengaruhi sikap masyarakat dalam melihat atau menilai dari kinerja presiden,” tandas Saiful.
Selain infrastruktur dan ekonomi, menurut Saiful, banyak aspek lain yang juga harus diperhatikan adalah yang terkait civil liberty. “Contohnya bagaimana polisi menangani masalah-masalah yang berkembang dalam masyarakat, demonstrasi, dan lain. Itu juga menyumbang penilaian terhadap kinerja demokrasi,” kata Saiful.
Hal lain yang ikut menyumbang penilaian terhadap kinerja demokrasi, adalah kondisi ekonomi. “Publik yang menilai kondisi ekonomi lebih baik, itu memperkuat kinerja demokrasi. Sebaliknya, yang mengatakan kondisi ekonomi lebih buruk, kepuasan terhadap kinerja demokrasi rendah sekali,” kata saiful menjelaskan. “Jadi, ada hubungan antara kondisi ekonomi dengan kepuasan terhadap kinerja demokrasi."
Ditambahkan pula korelasi antara kinerja pemerintah dengan kinerja demokrasi terjadi negara-negara Eropa Barat. “Bagi negara-negara yang sudah menganut demokrasi, korelasi keduanya sangat. Kinerja pemerintah yang buruk bisa mengancam kinerja demokrasi itu sendiri. Sebaliknya, kalau pemerintah kinerjanya baik, itu akan memperkuat demokrasi,” pungkasnya.
Sumber: republika.co.id
Artikel Terkait
OTT KPK Heboh! Bupati & Wakil Bupati Rejang Lebong Ditangkap, Ini Kronologi Lengkapnya
Prabowo Buka Suara: Pejabat Ini Dinilai Mengecewakan & Bikin Bangsa Susah!
KPK vs Yaqut: Benarkah Prosedur Penyidikan Ini Sah? Ini Kata Ahli Hukum
Buni Yani Sebut Indonesia Tak Akan Maju Sebelum Gibran Dimakzulkan dan Jokowi Diadili?