Saiful mengutip data Freedom House dan data survei nasional SMRC, untuk menunjukan tren demokrasi Indonesia yang sedang merosot. “Lalu, yang penting diketahui adalah mengapa penilaian demokrasi di Indonesia menurun? Apa variable yang berhubungan langsung dengan penurunan tersebut?” ucap Saiful.
Menurutnya, ada beberapa penjelasan mengenai merosotnya demokrasi Indonesia, salah satunya kinerja pemerintah. “Kalau kinerja pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan sehari-hari itu menurun, maka itu berdampak pada kinerja demokrasi itu sendiri,” kata Saiful. “Jika masyarakat kita melihat kondisi demokrasi kita memburuk, itu karena masyarakat melihat pemerintah menjalankan pemerintahannya dengan buruk. Jadi, masyarakat menilai kinerja demokrasi dari aspek yang sangat praktis. Tidak melulu pada aspek yang konseptual-abstrak."
Lebih lanjut, Saiful merasa untuk menilai kinerja pemerintah, banyak cara dapat dilakukan. "Tapi yang cukup sederhana dan merangkum kompleksitas variable itu adalah penilian terhadap kinerja presiden. Seberapa puas masyarakat dengan kerja Presiden Jokowi, misalnya. Apakah mereka puas atau tidak puas. Sangat puas atau sangat tidak puas,” sebutnya.
Berdasar data survei opini publik nasional SMRC sejak 2009, dari Presiden SBY hingga Presiden Jokowi, Saiful menemukan publik yang merasa sangat puas atau cukup puas dengan kinerja presiden, akan mengatakan positif atau puas dengan kinerja demokrasi.
“Sebaliknya, warga yang menilai kinerja presiden tidak memuaskan, maka itu akan membuat publik tidak puas dengan kinerja demokrasi,” katanya. “Jadi, bagaimana cara memperkuat penilaian terhadap demokrasi, ya bikinlah masyarakat puas dengan kinerja pemerintah. Karena itu pada gilirannya berefek positif terhadap demokrasi itu sendiri,” kata Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta itu. “Kalau pemerintah buruk kinerjanya, itu betul-betul ancaman yang sangat serius terhadap demokrasi.”
Artikel Terkait
OTT KPK Heboh! Bupati & Wakil Bupati Rejang Lebong Ditangkap, Ini Kronologi Lengkapnya
Prabowo Buka Suara: Pejabat Ini Dinilai Mengecewakan & Bikin Bangsa Susah!
KPK vs Yaqut: Benarkah Prosedur Penyidikan Ini Sah? Ini Kata Ahli Hukum
Buni Yani Sebut Indonesia Tak Akan Maju Sebelum Gibran Dimakzulkan dan Jokowi Diadili?