Berdasarkan hal tersebut, Praswad keheranan dengan dinamika politik saat ini yang mempolitisasi penegakan hukum untuk kepentingan politik Pemilu.
"Jadi hari ini agak-agak lucu jadinya, ketika program pemerintah itu tergantung musim kampanye, atau tergantung benar atau tidak benarnya, bermanfaat atau tidak bermanfaatnya suatu program pemerintah yang tergantung koalisi parpol menjelang pemilu," tuturnya.
Terlepas dari dinamika politik yang terjadi, Praswad memandang pengusutan hukum mesti ditegakkan tanpa memandang jabatan.
Karena itu, dia mendorong agar pengusutan kasus food estate dilakukan oleh penegak hukum.
"Kalau memang betul, kita ngomong fair, yang pertama kali diperiksa Bapak Presiden (Jokowi), untuk dipanggil oleh penyidik atau oleh penegak hukum," desaknya.
"Dan itu diusulkan oleh partai PDIP yang di situ Bapak Presiden (Jokowi) bernaung sebagai anggota," demikian Praswad menambahkan.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Hanya Dua Presiden Ini yang Disebut Punya Ideologi Kuat: Soekarno dan Prabowo, Ini Kata Analis!
Buni Yani Sindir KPK: Fokus Tangkap Bupati, Keluarga Jokowi Kebal Hukum?
Jokowi Siap Blusukan 7.000 Kecamatan Demi PSI: Haus Kekuasaan atau Strategi 2029?
Din Syamsuddin Bongkar Skenario Board of Peace Trump: Indonesia Terjebak atau Diplomasi Cerdik?