Berdasarkan hal tersebut, Praswad keheranan dengan dinamika politik saat ini yang mempolitisasi penegakan hukum untuk kepentingan politik Pemilu.
"Jadi hari ini agak-agak lucu jadinya, ketika program pemerintah itu tergantung musim kampanye, atau tergantung benar atau tidak benarnya, bermanfaat atau tidak bermanfaatnya suatu program pemerintah yang tergantung koalisi parpol menjelang pemilu," tuturnya.
Terlepas dari dinamika politik yang terjadi, Praswad memandang pengusutan hukum mesti ditegakkan tanpa memandang jabatan.
Karena itu, dia mendorong agar pengusutan kasus food estate dilakukan oleh penegak hukum.
"Kalau memang betul, kita ngomong fair, yang pertama kali diperiksa Bapak Presiden (Jokowi), untuk dipanggil oleh penyidik atau oleh penegak hukum," desaknya.
"Dan itu diusulkan oleh partai PDIP yang di situ Bapak Presiden (Jokowi) bernaung sebagai anggota," demikian Praswad menambahkan.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Partai Baru Hanya Kendaraan Pragmatis? Ini Bahaya Catch-All Party Tanpa Ideologi
SP3 Eggi-Damai: Strategi Rahasia Jokowi untuk Kuasai Peta Politik 2029?
SBY Beri Peringatan Mengerikan: Dunia di Ambang Perang? Ini Langkah Darurat yang Diserukan
Anies Baswedan Dapat Kartu Anggota 0001, Gerakan Rakyat Target Jadi Partai Politik 2026!