PKS Sebut Jokowi Langgar UU Gegara Kasih Kerjaan ke Luhut: Ini Meminggirkan Peran Menko Perekonomian

Sebab dalam UU tersebut diatur dengan jelas tugas dan fungsi setiap kementerian secara definitif.  Ia menerangkan bahwa penunjukan tidak bersifat asal tunjuk yang bersifat personal. Regulasi tentang Kementerian Negara mengatur rambu-rambu, agar Pemerintahan berjalan solid dan harmoni.

"Kalau seperti ini, menunjuk sakarebnya dewe (semaunya sendiri.red), menyerahkan tanggung jawab kebijakan perminyakgorengan kepada Menko Marinvest, terkesan loncat pagar dan meminggirkan peran Menko Perekonomian yang selama ini mengkoordinasikan urusan perminyakgorengan," ujarnya kepada Populis.id pada Rabu (25/05/2022).

Baca Juga: Jokowi Tugasi Luhut Urus Minyak Goreng, Dua Menteri Dianggap Tak Mampu Bekerja

Mulyanto melihat penunjukan LBP dalam urusan perminyak gorengan ini cerminan sikap frustrasi Presiden Jokowi dalam mengurus soal migor yang kebijakannya berkali-kali gagal. Karena sejak enam bulan lalu berbagai kebijakan telah diambil Jokowi, namun faktanya sampai hari ini harga minyak goreng tidak dapat dikendalikan Pemerintah. Tetap di atas HET.

"Ini mungkin yang bikin frustrasi Presiden. Penunjukan Presiden Jokowi ini makin membuktikan, bahwa ia tidak menganut adanya pakem tugas-fungsi Kementerian, yang ada hanyalah pendekatan personal.  Jelas kondisi ini akan membuat kerja antar-kementerian menjadi tidak harmonis," terangnya.

"Jadi, memang tidak keliru-keliru benar, kalau netizen memberi gelar Luhut Binsar Panjaitan sebagai menteri segala urusan alias Perdana Menteri," ungkap Mulyanto.