POLHUKAM.ID -Pernyataan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, yang menyebut partainya “partai kiri”, karena memiliki karakteristik progresif, perlu ditinjau ulang.
Sebab, PDIP hari ini sudah berbeda, lantaran pernah berkuasa setidaknya 3 kali memimpin negara, dan tidak menunjukkan keberpihakannya pada rakyat tertindas.
Demikian analisis dosen ilmu politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komaruddin, saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Senin (11/9).
“Karena itu, saya melihat dalam konteks ini apakah PDIP menyandang gelar “partai kiri”? Ya itu klaim dari Hasto dan PDIP ingin menunjukan partai kiri yang progresif,” kata Ujang.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu menyebut, PDIP pernah berkuasa saat Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden ke-4 RI, dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dua periode memimpin negara.
“Itu kan menunjukkan bahwa sejatinya partai ini partai elite juga,“ kata Ujang.
Selain itu, pengamat politik jebolan Universitas Indonesia (UI) itu juga menilai, dalam praktiknya PDIP justru berkompromi dengan para pemilik modal atau para kapitalis.
Artikel Terkait
Puan Maharani Bongkar Masalah Utang Whoosh: DPR Akan Usut Tuntas!
Prof Henri Balik Badan Bongkar Rekayasa Gibran Cawapres: Saya Kecewa dengan Jokowi!
Misteri Dewa Luhut di Balik Proyek Whoosh: Rahasia yang Baru Terungkap
Fakta Mengejutkan di Balik Proyek Whoosh: Dugaan Markup Rp 60 Triliun dan Potensi Kerugian Negara