POLHUKAM.ID -Pernyataan Presiden Joko Widodo tentang permasalahan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau tengah menuai polemik di masyarakat. Tepatnya saat mantan Walikota Solo itu bertanya, mengapa urusan Rempang harus sampai ke presiden.
Aktivis Kolaborasi Warga Jakarta, Andi Sinulingga mengomentari pernyataan itu secara satire. Katanya, urusan bentrokan warga karena adanya penggusuran imbas investasi asing, memang bukan domain presiden. Cukup perangkat pembantu presiden yang menuntaskan permasalahan tersebut.
Sementara yang menjadi urusan pokok presiden adalah pencitraan hingga melempar kaos ke rakyat.
“Urusan presiden itu pencitraan, bagi-bagi sembako, bagi-bagi amplop di pasar dan lempar-lempar kaos ke rakyat. Yang penting dan strategis, itu harusnya jadi urusan para pembantu presiden,” sindirnya lewat akun media sosial X, Kamis malam (14/9).
Saat Pembukaan Sewindu Proyek Strategi Nasional 2023 di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Rabu (13/9), Presiden Jokowi mengingatkan jajaran untuk tidak menggunakan pendekatan-pendekatan yang represif kepada masyarakat saat menyelesaikan sengketa lahan.
Artikel Terkait
Sidang Isbat 1 Syawal 2026 Digelar Besok: Apakah Idul Fitri Jatuh pada 20 Maret?
Mahfud MD Bongkar Potensi Korupsi di Balik Program Makan Gratis: Ini Kata-Kata Kerasnya
Restorative Justice untuk Rismon: Mungkinkah Perkara Ijazah Palsu vs Jokowi Berakhir Damai?
Mantan Ketua PN Depok Lawan KPK di Praperadilan: Benarkah Penyitaan Rp850 Juta & Rp2,5 Miliar Itu Sah?