Menurutnya, panggilan untuk memecat Jokowi menjadi sulit karena posisinya sebagai presiden dan perasaan bahwa Jokowi mungkin gagal meyakinkan anaknya untuk tetap di PDIP.
"Kalau Kaesang mengambil partai lain, masa kita panggil Pak Jokowi karena gagal meyakinkan anaknya, beliau kan presiden," kata Deddy dikutip Minggu (24/9/2023).
Di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDIP, tercantum ketentuan bahwa anggota keluarga dari kader partai tidak boleh menjadi anggota partai lain.
Menurut berbagai pihak, sanksi pemecatan terhadap Jokowi dianggap penting agar PDIP tetap memegang prinsip-prinsip yang telah mereka buat dalam AD/ART partai.
Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah PDIP akan menerapkan sanksi yang sama kepada Jokowi seperti yang mereka lakukan pada anggota lain yang melanggar peraturan tersebut.
Sumber: suara
Artikel Terkait
Sidang Isbat 1 Syawal 2026 Digelar Besok: Apakah Idul Fitri Jatuh pada 20 Maret?
Mahfud MD Bongkar Potensi Korupsi di Balik Program Makan Gratis: Ini Kata-Kata Kerasnya
Restorative Justice untuk Rismon: Mungkinkah Perkara Ijazah Palsu vs Jokowi Berakhir Damai?
Mantan Ketua PN Depok Lawan KPK di Praperadilan: Benarkah Penyitaan Rp850 Juta & Rp2,5 Miliar Itu Sah?