POLHUKAM.ID - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyesali keadaan terkini di Indonesia, yang menurutnya semakin banyak liberalisasi politik yang berlangsung secara masif, termasuk politik uang hingga dinasti politik.
Hasto mengatakan, pemerintah di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) begitu terbuka dalam menggunakan kekuasaan, bahkan menabrak hukum lewat putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang membuka langkah Gibran Rakabuming Raka menjadi bacawapres pendamping Prabowo Subianto.
Apa yang dituduhkannya ini, bukan klaim sepihak, tapi juga disebut Hasto sebagai kesaksian dari berbagai tokoh, seperti Goenawan Mohammad, Hamid Awaluddin, Yenny Wahid dan tokoh-tokoh lainnya.
"Mohon maaf, semua menyuarakan hal yang sama," kata Hasto saat memperkenalkan Yenny Wahid masuk di barisan TPN Ganjar-Mahfud, di Jakarta, Jumat (27/10/2023).
Artikel Terkait
Puan Maharani Bongkar Masalah Utang Whoosh: DPR Akan Usut Tuntas!
Prof Henri Balik Badan Bongkar Rekayasa Gibran Cawapres: Saya Kecewa dengan Jokowi!
Misteri Dewa Luhut di Balik Proyek Whoosh: Rahasia yang Baru Terungkap
Fakta Mengejutkan di Balik Proyek Whoosh: Dugaan Markup Rp 60 Triliun dan Potensi Kerugian Negara