POLHUKAM.ID - Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie mengatakan silakan saja bila DPR ingin mewacanakan pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi), tapi ia mengingatkan hal itu mustahil terjadi.
Jimly menyatakan ada banyak sekali alasan presiden dimakzulkan, salah satu alasan pemakzulan itu adalah polemik pencopotan Hakim Aswanto yang diberhentikan dengan alasan recalling. Namun Presiden Jokowi tetap melakukan pencopotan itu lantaran DPR telah memutuskan hal tersebut.
“Saya sudah bilang ke Menko (Polhukam), ini salah. Anda sebagai mantan ketua MK harus melindungi MK. Tapi dia tidak berhasil. Dan sekarang jadi cawapres pula. Itu alasannya impeachment (pemakzulan) berat,” tutur dia di Makassar, seperti dilansir InilahSulsel, dikutip Minggu (5/11/2023).
Meski ada banyak alasan untuk Jokowi dimakzulkan, Jimmly mengatakan bahwa hal tersebut akan sangat sulit terjadi. Apalagi masa jabatan Presiden Jokowi akan berakhir setelah Pemilu 2024.
“Apa mungkin Presiden Jokowi di Impeachment. Impeachment itu lebih sulit dari pada perubahan Undang-undang Dasar. Korumnya harus dua per tiga, kemudian keputusannya tiga per empat. Maka tidak mungkin Impeachment dilakukan menjelang pemilu. Sudahlah lupakan,” urainya.
Ia pun menilai wacana pemakzulan terhadap Presiden Jokowi hanyalah ancaman belaka. Dia bahkan sangat yakin pemakzulan itu tidak akan terjadi.
Artikel Terkait
Misteri Dukungan Golkar 2029: Strategi Rahasia Bahlil untuk Kuasai Panggung Politik
Prabowo Dua Periode 2029: Cek Ombak Gerindra atau Sinyal Perang Koalisi?
Prabowo 2029: Siapa yang Akan Jadi Cawapres dan Mengubah Peta Politik?
Tragedi Ngada: Benarkah Sekolah di Indonesia Sudah Gratis?