Ditunjuk Jokowi, Penjabat Kepala Daerah Diragukan Bisa Netral

Sejak awal, legislator PKS itu menyarankan pemilihan Pj Kepala Daerah dipilih langsung oleh DPRD. Hal ini untuk mencegah kepala daerah titipan pemerintah pusat.

"Kalau sistem yang sekarang, semua Penjabat Kepala Daerah secara politik akan condong pada pandangan politik presiden," pungkas Taufik Zoelkifli.

Dugaan ketidaknetralan aparat pemerintah kembali mencuat usai dokumen yang diduga adalah Pakta Integritas Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso, yang salah satu poinnya mendukung kemenangan Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024, ramai dibicarakan publik.

Pakta Integritas itu ditandatangani bekas Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Barat, Brigjen TNI TSP Silaban dan Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso, pada Agustus 2023.

Sumber: RMOL