polhukam.id : Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis mendesak Presiden Joko Widodo memecat Prabowo Subianto dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan. Prabowo dinilai kerap menggunakan jabatannya untuk melakukan kampanye politik.
“Kami mendesak, Presiden Joko Widodo harus memecat Prabowo Subianto dari jabatan Menteri Pertahanan karena diduga kuat kerap menggunakan jabatannya untuk melakukan kampanye politik,” kata Ketua PBHI Julius Ibrani dalam keterangan resmi.
Baca Juga: Setara Institute: Surat Edaran MA 2/2023 Tidak Kompatibel dengan Kebinekaan dan Negara Pancasila
Koalisi, kata Julius, juga mendesak Jokowi segera memerintahkan Kemhan untuk menghentikan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan bidang pertahanan.
Lebih lanjut, Julius menjelaskan Prabowo Subianto yang juga merupakan capres nomor urut 02 telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Menhan dalam proyek pembangunan sumur bor di Sukabumi dan bedah rumah di Cilincing.
“Koalisi Masyarakat Sipil memandang, kehadiran Prabowo Subianto pada peresmian sumur bor di Sukabumi, Jawa Barat dan program beda rumah di daerah Cilincing, Jakarta Utara yang dijalankan oleh Universitas Pertahanan (Unhan) patut diduga kuat sebagai penyalahgunaan kekuasaan, jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan politik pemilu 2024,” ujar Ketua PBHI Julius dalam keterangan resmi, Sabtu (6/1/2024).
Artikel Terkait
Presiden Prabowo Buka Suara: Menteri Turun ke Bencana, Pencitraan atau Bukti Nyata?
Gus Yahya Tantang Rais Aam: Selesaikan di Muktamar 2026! Ini Kata-Katanya
Roy Suryo Bersumpah Demi Allah: Ini Bukti Lembar Pengesahan Skripsi Jokowi Hilang Saat Diperiksa di UGM
Presiden Prabowo Turun Tangan! Audit 4 RS Papua Usai Ibu Hamil Meninggal Ditolak