POLHUKAM.ID -Gugatan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) bukan untuk menentang kehendak rakyat, justru untuk mengembalikan marwah demokrasi yang sudah dicoreng penguasa.
Penegasan itu disampaikan juru bicara Timnas Amin, Angga Putra Fidrian, sembari mengatakan, kehendak rakyat harus dipastikan berjalan sesuai prinsip Pemilu. Namun yang terjadi saat ini, kehendak rakyat justru dibatasi.
“Sebagai anak bangsa, tugas kita adalah mengembalikan Pemilu sesuai amanat konstitusi, yakni jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber Jurdil),” katanya, lewat keterangan resmi.
Ditambahkan, gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan Paslon Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud disebabkan dugaan banyaknya kecurangan.
“Kalau Pemilu berlangsung Luber Jurdil, tanpa nepotisme, maka usaha penyelamatan konstitusi dan proses demokrasi yang kita jalani di MK tidak perlu dilakukan,” tambahnya.
Artikel Terkait
Isu Kapolri Membangkang Prabowo: Opini Jahat atau Upaya Sistematis Serang Polri?
Misteri Dukungan Golkar 2029: Strategi Rahasia Bahlil untuk Kuasai Panggung Politik
Prabowo Dua Periode 2029: Cek Ombak Gerindra atau Sinyal Perang Koalisi?
Prabowo 2029: Siapa yang Akan Jadi Cawapres dan Mengubah Peta Politik?