POLHUKAM.ID -Oposisi masih diperlukan untuk mengontrol kekuasaan melalui sikap kritis. Oposisi merupakan bagian dari demokrasi yang memiliki sistem kontrol pengawasan agar pemerintahan berjalan efektif dan bermanfaat bagi rakyat.
"Perlu ada penyeimbang dan kontrol terhadap kekuasaan itu karena kekuasaan kalau tanpa ada kontrol yang terjadi bisa semena-mena," ucap politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu, dalam diskusi daring bertajuk "Demokrasi Tanpa Oposisi", Sabtu (4/5).
Untuk itu, lanjut Masinton, apabila PDIP nanti menjadi oposisi tidak hanya sekadar berbeda pendapat dengan pemerintah, tetapi memberikan berbagai alternatif kebijakan.
Langkah tersebut pun telah dilakukan PDIP selama 2 kali masa pemerintahan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, atau selama 10 tahun.
Kala itu, PDIP aktif memberikan berbagai alternatif kebijakan yang bisa dinilai oleh rakyat, serta baik bagi sistem check and balances dan kontrol dari luar pemerintahan.
"Ini juga menjadi bagian dari edukasi dan pendidikan politik rakyat sehingga rakyat juga memiliki berbagai alternatif pandangan yang disajikan, baik oleh pemerintah maupun di luar pemerintah," terangnya.
Artikel Terkait
Puan Maharani Bongkar Masalah Utang Whoosh: DPR Akan Usut Tuntas!
Prof Henri Balik Badan Bongkar Rekayasa Gibran Cawapres: Saya Kecewa dengan Jokowi!
Misteri Dewa Luhut di Balik Proyek Whoosh: Rahasia yang Baru Terungkap
Fakta Mengejutkan di Balik Proyek Whoosh: Dugaan Markup Rp 60 Triliun dan Potensi Kerugian Negara