POLHUKAM.ID -Pemeriksaan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, terkait kasus Harun Masiku, diduga hanya sebagai bentuk tekanan politik.
Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farchan, mengamati, belakangan ini perkara hukum kerap dijadikan komoditas politik untuk mengintervensi pihak tertentu agar mengikuti yang dimaui kekuasaan.
"Kasus-kasus seperti Harun Masiku itu kan tidak murni perkara hukum, tapi juga berkelindan dengan kepentingan-kepentingan politik," tegas Yusak, kepada Kantor Berita Politik RMOL, di Jakarta, Selasa (25/6).
Menurutnya, pasca Pilpres 2024 yang dimenangi Prabowo-Gibran, PDIP menunjukkan sikap kritis, seolah bakal oposan pada pemerintahan pasca Joko Widodo.
"Dari bahasa tubuh PDIP, sepertinya memang cenderung oposan," sambungnya.
Dekan FISIP Unpam itu meyakini, kecenderungan PDIP menjadi oposisi dipicu putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi wakil presiden bukan dari koalisi PDIP.
Artikel Terkait
Puan Maharani Bongkar Masalah Utang Whoosh: DPR Akan Usut Tuntas!
Prof Henri Balik Badan Bongkar Rekayasa Gibran Cawapres: Saya Kecewa dengan Jokowi!
Misteri Dewa Luhut di Balik Proyek Whoosh: Rahasia yang Baru Terungkap
Fakta Mengejutkan di Balik Proyek Whoosh: Dugaan Markup Rp 60 Triliun dan Potensi Kerugian Negara