POLHUKAM.ID -Pemeriksaan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, terkait kasus Harun Masiku, diduga hanya sebagai bentuk tekanan politik.
Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farchan, mengamati, belakangan ini perkara hukum kerap dijadikan komoditas politik untuk mengintervensi pihak tertentu agar mengikuti yang dimaui kekuasaan.
"Kasus-kasus seperti Harun Masiku itu kan tidak murni perkara hukum, tapi juga berkelindan dengan kepentingan-kepentingan politik," tegas Yusak, kepada Kantor Berita Politik RMOL, di Jakarta, Selasa (25/6).
Menurutnya, pasca Pilpres 2024 yang dimenangi Prabowo-Gibran, PDIP menunjukkan sikap kritis, seolah bakal oposan pada pemerintahan pasca Joko Widodo.
"Dari bahasa tubuh PDIP, sepertinya memang cenderung oposan," sambungnya.
Dekan FISIP Unpam itu meyakini, kecenderungan PDIP menjadi oposisi dipicu putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi wakil presiden bukan dari koalisi PDIP.
Artikel Terkait
Jokowi Dikritik Pedas: Wacana 2 Periode Prabowo-Gibran Dinilai Terlalu Ambisius!
Gibran di Pilpres 2029: Hanya PSI yang Setia? Ini Peta Dinginnya Dukungan Partai
Jokowi vs Politisi Lain: Siapa Ahli Pencitraan Terhebat Menurut Mantan Harimau Jokowi?
Prabowo Dua Periode 2029: Rahasia Kepercayaan Diri Gerindra & Masa Depan Koalisi Tanpa Gibran