POLHUKAM.ID -Wacana pemberian bantuan sosial kepada pelaku atau korban judi online telah memicu kontroversi di masyarakat. Tak sedikit masyarakat yang berpandangan kalau wacana ini seperti membuka pintu agar judi online menjadi legal.
Saat ditanya awak media terkait wacana tersebut, Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini, enggan menjawab.
Padahal kasus judi online saat ini sudah menjadi penyakit sosial bagi seluruh kalangan masyarakat.
Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online yang dinakhodai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Hadi Tjahjanto, sejak 14 Juni 2024 lalu.
Namun sayang, mantan Wali Kota Surabaya itu enggan berkomentar saat awak media menanyakan terkait masalah penyakit masyarakat itu. Padahal banyak kalangan yang mengharapkan pemerintah bisa berbuat dengan tegas dalam memberantas judi online.
Seperti pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, yang mengharapkan Satgas Pemberantasan Judi Online tidak takut terhadap backing yang melindungi bandar judi online. Apalagi sampai kongkalikong menerima suap agar judi online tetap merajalela di Indonesia.
Artikel Terkait
Misteri Dukungan Golkar 2029: Strategi Rahasia Bahlil untuk Kuasai Panggung Politik
Prabowo Dua Periode 2029: Cek Ombak Gerindra atau Sinyal Perang Koalisi?
Prabowo 2029: Siapa yang Akan Jadi Cawapres dan Mengubah Peta Politik?
Tragedi Ngada: Benarkah Sekolah di Indonesia Sudah Gratis?