POLHUKAM.ID -Koalisi dalam politik adalah hal yang biasa. Apalagi, di Indonesia ada aturan mengenai batasan kursi atau suara parpol yang diperlukan untuk mencalonkan presiden, gubernur, walikota, dan bupati.
Aturan tersebut akan membuat partai menjalin koalisi demi bisa mengusung jagoan mereka.
"Sebetulnya, kalau demokrasinya asli, demokrasi yang original, berkoalisi itu gampang, tinggal ngobrol saja," ujar analis politik Hendri Satrio kepada RMOL, Rabu (31/7).
Namun, sosok yang akrab disapa Hensat itu mencatat, di beberapa daerah yang dianggap seksi seperti Jakarta, demokrasi seringkali diwarnai oleh strategi dan taktik tertentu. Hensat menyebutnya sebagai "demokrasi siasat".
"Demokrasi siasat ini terjadi karena saking seksinya Jakarta. Itu mempengaruhi peta politik nasional, termasuk hari ini, termasuk nanti 2029," tuturnya.
Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI itu mencontohkan fenomena Anies Baswedan, yang elektabilitasnya tinggi dalam berbagai survei. Meski demikian, dengan elektabilitas tinggi, banyak partai politik yang masih ragu-ragu untuk memberikan dukungan.
Artikel Terkait
Jokowi Dikritik Pedas: Wacana 2 Periode Prabowo-Gibran Dinilai Terlalu Ambisius!
Gibran di Pilpres 2029: Hanya PSI yang Setia? Ini Peta Dinginnya Dukungan Partai
Jokowi vs Politisi Lain: Siapa Ahli Pencitraan Terhebat Menurut Mantan Harimau Jokowi?
Prabowo Dua Periode 2029: Rahasia Kepercayaan Diri Gerindra & Masa Depan Koalisi Tanpa Gibran