Instrumen hukum tersebut, kata Juju, bisa menjadi senjata ampuh jika digunakan untuk mengancam para politisi Koalisi Perubahan.
"Sebaliknya, mereka juga bisa diiming-imingi segala fasilitas dan jabatan jika menuruti keinginan rezim," kata Juju.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Kontroversi Bahlil: Benarkah Kebijakan ESDM Baru Tricky dan Picu Penurunan Kepercayaan Publik?
UU PPRT Akhirnya Sah! Ini 12 Hak Pekerja Rumah Tangga yang Tak Bisa Lagi Diabaikan
Logo Babi di Acara Maulid Nabi: Intrik Politik atau Pelecehan Agama? Ini Analisis dan Tuntutannya
Bahlil Naikkan Harga BBM & LPG: Bumerang Politik Pertama untuk Pemerintahan Prabowo?