Kajian Politik Merah Putih: Presiden Prabowo Tak Berdaya Hadapi Oligarki!

Ketidakberdayaan Prabowo menghadapi oligarki membawa sejumlah konsekuensi serius bagi demokrasi dan kesejahteraan rakyat. 

Pertama, ketimpangan ekonomi yang semakin melebar karena kebijakan ekonomi tetap berpihak kepada segelintir orang yang menguasai sumber daya strategis.

“Kedua, melemahnya institusi demokrasi karena keputusan politik lebih banyak didasarkan pada kompromi dengan kepentingan elite dibandingkan dengan aspirasi masyarakat luas. Ketiga, berkurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, yang dapat memicu instabilitas politik dalam jangka panjang,” pungkasnya.

Di Bawah Presiden Prabowo, Indonesia Semakin Gelap Gulita atau Terang Benderang?

Presiden Prabowo Subianto harus mengeluarkan kebijakan yang berpihak kepada rakyat agar Indonesia terang benderang. 

Kebijakan Prabowo harus berdasarkan Pancasila dan UUD 45 termasuk dalam ketegasan dalam penegakan hukum.

‘Pak Prabowo, Anda itukan Presiden yang ingin Indonesia menjadi terang benderang atas kebijakan Anda yang penuh harapan bagi warga,” kata kader PDIP dekat almarhum Taufik Kiemas, Beathor Suryadi, Jumat (21/2/2025).

Indonesia menjadi terang, kata Beathor, Presiden Prabowo harus menangkap dan mengadili anggota kabinet Merah Putih yang merampas tanah rakyat.

“Maka agar Indonesia tidak Gelap Gulita lakukan aja Penegakkan hukum, tangkap dan adili menteri-menteri Kabinet Merah Putih dan oligarki yang merampas lahan tanah rakyat, mereka mereka itu yang telah memenuhi syarat 2 alat bukti hukum…Adilin Pak,” jelasnya.

Selain itu, mantan tahanan politik Era Orde Baru ini meminta Presiden Prabowo menjalankan UUD 45 yang asli 18 Agustus 1945 bukan hasil amandemen 2002.

“Lalu jalankan UUD 1945 yang asli 18 Agustus 1945 secara murni dan konsekuen, itu aja Pak Presiden. Salam Juang,” pungkasnya.

Sumber: SuaraNasional