POLHUKAM.ID - Direktur Eksekutif Infonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai bahwa instruksi Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri yang menunda kepala daerah untuk ikut retreat di Magelang dianggap cukup bisa membuat khawatir bagi pemerintah.
Ia membeberkan sejumlah alasan tersebut. Pertama, kata dia, jika instruksi ini diikuti dan memang tidak ada pelanggaran hukum untuk menolak ikut retreat, maka wibawa pemerintah utamanya Prabowo sebagai inisiator retreat dipertanyakan.
"Selain menghamburkan anggaran, faktanya program tersebut tidak mengikat kepala daerah yang berada di bawah kendali Kemendagri," kata Dedi kepada wartawan, Jumat (21/2/2025).
Kedua, PDIP mulai berani menunjukkan perlawanan pada pemerintah, dan bisa saja ke depan instruksi serupa bisa diarahkan ke DPR, di mana kader PDIP juga dominan, jika ini dilakukan Prabowo terancam kehilangan kepercayaan dan legitimasi PDIP.
"Tentu, risiko terbesarnya bisa membuat Prabowo jatuh secara dini," ujarnya.
Kemudian ketiga, dengan maraknya gerakan massa yang saat ini muncul, mengindikasikan pemerintah alami krisis kepercayaan publik, PDIP bisa saja ikut menggerakan massa mendorong adanya perubahan, jika itu terjadi posisi Prabowo benar-benar tersudut.
Untuk itu, kata dia, pemerintah perlu merespon gerakan PDIP ini dengan mengurangi tekanan pada publik, mengevaluasi arah kebijakan, dan tidak sewenang mengambil program populis.
"Mendahulukan kepentingan bangsa dibanding kepentingan janji politik," katanya.
Artikel Terkait
Roy Suryo Bocorkan 3 Ancaman Serius untuk Rismon Usai Bersih-bersih Kasus Ijazah Jokowi
Susi Pudjiastuti Sindir Bahlil: Ketahuan Tak Pernah Masak! Ini Fakta di Balik Imbauan Matikan Kompor
Anies Baswedan Datang ke Cikeas Tanpa Undangan: SBY & AHY Bereaksi, Ini Motif Tersembunyi!
Buku Otak Politik Jokowi Segera Terbit: Riset Neurologi Ungkap Sisi Lain Jokowi?