POLHUKAM.ID - Retreat kepala daerah di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menarik banyak komentar berbagai pihak.
Terlebih setelah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri melarang kadernya yang dilantik jadi kepala daerah ikut acara tersebut.
Direktur Eksekutif PARA Syndicate, Virdika Rizky Utama bahkan menyebut retret kepala daerah yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto bukan sekadar ajang silaturahmi atau koordinasi teknis.
Menurut dia, retret era Prabowo menjadi strategi politik terselubung untuk membangun hierarki kekuasaan baru.
Hal ini yang membuat kepala daerah yang seharusnya otonom, menjadi bawahan pemerintah pusat.
"Ditempatkan sebagai bawahan yang wajib berhadap-hadap dengan pusat," kata Rizky dalam keterangan persnya, Minggu (23/2).
Menurut dia, retret era Prabowo mengisyaratkan pemerintahan saat ini bernostalgia dengan Orde Baru, rezim yang membuat kepala daerah kepanjangan tangan pusat.
Artikel Terkait
Puan Maharani Bongkar Masalah Utang Whoosh: DPR Akan Usut Tuntas!
Prof Henri Balik Badan Bongkar Rekayasa Gibran Cawapres: Saya Kecewa dengan Jokowi!
Misteri Dewa Luhut di Balik Proyek Whoosh: Rahasia yang Baru Terungkap
Fakta Mengejutkan di Balik Proyek Whoosh: Dugaan Markup Rp 60 Triliun dan Potensi Kerugian Negara