“Jokowi masih memiliki pengaruh besar di pemerintahan saat ini, dan Erick adalah salah satu tokoh yang bisa menjaga kepentingan politik Jokowi. Jika Prabowo ingin benar-benar mandiri dalam menjalankan pemerintahannya, Erick bisa menjadi ancaman,” ujar Huda.
Dalam konteks politik nasional, keputusan untuk mengganti Erick bisa menjadi langkah strategis bagi Prabowo untuk memperkuat kendali atas kabinetnya.
Dengan menghilangkan figur-figur yang terlalu dekat dengan Jokowi, Prabowo bisa memastikan bahwa para menterinya benar-benar loyal kepada dirinya dan tidak memiliki agenda politik lain.
Namun, pemecatan Erick juga tidak bisa dilakukan dengan sembarangan.
Erick masih memiliki popularitas yang tinggi dan memiliki jaringan kuat di dunia bisnis maupun politik.
Jika Prabowo memutuskan untuk mengganti Erick, ia harus menyiapkan pengganti yang tidak hanya kompeten, tetapi juga bisa diterima oleh berbagai kalangan, termasuk kelompok yang masih memiliki loyalitas kepada Jokowi.
Dugaan keterlibatan Boy Thohir dalam skandal korupsi Pertamina Patra Niaga bisa menjadi momentum bagi Prabowo untuk menata ulang kabinetnya.
Jika Erick Thohir tetap bertahan, ia bisa menjadi ancaman bagi stabilitas pemerintahan Prabowo, baik dari sisi loyalitas maupun potensi konflik kepentingan yang membebani citra pemerintah.
Namun, keputusan untuk mencopot Erick juga harus memperhitungkan dampak politik dan ekonomi.
Erick masih memiliki basis dukungan yang cukup kuat, baik di kalangan elite politik maupun pengusaha.
Langkah Prabowo dalam menyikapi situasi ini akan menjadi indikator sejauh mana ia mampu mengonsolidasikan kekuasaan dan memastikan bahwa pemerintahannya berjalan sesuai dengan visi dan misinya sendiri.
Sumber: SuaraNasional
Artikel Terkait
Puan Maharani Bongkar Masalah Utang Whoosh: DPR Akan Usut Tuntas!
Prof Henri Balik Badan Bongkar Rekayasa Gibran Cawapres: Saya Kecewa dengan Jokowi!
Misteri Dewa Luhut di Balik Proyek Whoosh: Rahasia yang Baru Terungkap
Fakta Mengejutkan di Balik Proyek Whoosh: Dugaan Markup Rp 60 Triliun dan Potensi Kerugian Negara