POLHUKAM.ID - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menyindir pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan soal usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wakil Presiden RI.
Komentar Luhut tentang para pihak yang mengusulkan wakil presiden diganti belakangan ini telah jadi sorotan.
Termasuk yang terbaru, di mana Luhut menyuruh pihak yang ingin Gibran dimakzulkan untuk meninggalkan Indonesia.
Hal ini pun ditanggapi oleh Said Didu.
Birokrat alumni Teknik Industri IPB tersebut mengutip artikel berita berjudul "Luhut ke Pihak yang Minta Wapres Gibran Dicopot: Kau Jangan Tinggal di Indonesia!"
Ia lantas menyindir bahwa Luhut Binsar Pandjaitan bersama keluarga Jokowi seolah merasa paling berkuasa dan memiliki negara Indonesia.
"Orang ini merasa dirinya bersama keluarga Jokowi adalah pemilik Indonesia." tulis Said Didu di akun @msaid_didu di media sosial X (dulu Twitter), Rabu (7/5/2025).
Luhut Sebut Pihak yang Ingin Makzulkan Gibran Kampungan dan Jangan Tinggal di Indonesia
Adapun Luhut sudah dua kali berkomentar tentang pihak-pihak yang menginginkan Gibran dicopot.
Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI telah meneken delapan tuntutan yang salah satu isinya adalah mendesak pemakzulan wakil presiden saat ini.
Luhut menilai, pihak yang mengusulkan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka adalah orang-orang kampungan.
Menurutnya, semua pihak harusnya kompak menghadapi keadaan dunia yang kini tidak mudah.
"Ah itu apa sih. Kita itu harus kompak, gitu aja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut begitu kan kampungan itu," kata Luhut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).
Luhut juga meminta masyarakat bersinergi mendukung pemerintahan.
"Kita harus fokus bagaimana mendukung pemerintahan dengan baik," imbuhnya.
Lalu, satu hari kemudian atau pada Selasa (6/5/2025), Luhut kembali mengomentari usulan pemakzulan Gibran.
Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan seluruh elemen bangsa, termasuk para purnawirawan TNI, harus mengakui hasil Pemilu 2024.
Termasuk, mengakui terpilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI.
Luhut mengatakan bahwa purnawirawan TNI sebagai institusi negara juga harus menjunjung tinggi konstitusi dan menghormati hasil pemilu.
“Iyalah harus taat. Kalau kau tidak taat konstitusi, jangan tinggal di Indonesia,” kata Luhut setelah menghadiri acara halal bihalal purnawirawan TNI AD di Balai Kartini, Jakarta.
Luhut juga menanggapi munculnya seruan dari sebagian purnawirawan agar Gibran dicopot dari Wakil Presiden.
Ia mengingatkan pentingnya menjaga keutuhan bangsa.
“Jangan sampai negeri kita dipecah belah sama kekuatan-kekuatan asing,” jelasnya.
Ketika disinggung bahwa seruan pemakzulan justru datang dari sebagian purnawirawan sendiri, Luhut menegaskan bahwa siapapun tidak boleh membiarkan bangsa terpecah.
“Ya iya, makanya itu. Siapa pun dia, jangan sampai bisa dipecah belah dengan keadaan dunia seperti sekarang. Ingat, Presiden sudah memberikan penjelasan yang sangat jelas,” katanya.
Sumber: tribunnews
Artikel Terkait
Jokowi Memang Tidak Bisa Dipercaya
Tak Ada yang Kebal Hukum, Demokrat Minta KPK Sikat Direksi-Komisaris BUMN Korup
Forum Purnawirawan TNI-Polri Usul Pemakzulan Gibran, Silfester: Mayoritas Pendukung Anies di Pilpres
Prabowo Dukung Pengesahan RUU Perampasan Aset, DPR Persilakan Pemerintah Ajukan Surpres Baru