4 SKENARIO Politik Pasca-Pilpres 2024: Gibran Dibonsai, Jokowi Tersingkir, Prabowo Terkepung

POLHUKAM.ID - Direktur Eksekutif INFUS Gde Siriana Yusuf, mengungkapkan empat skenario besar yang berpotensi membentuk arah politik Indonesia pasca Pilpres 2024. 

Dalam analisisnya, Gde menggambarkan medan pertarungan politik yang semakin rumit antara Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Megawati Soekarnoputri, hingga Presiden Joko Widodo. 

Dikutip dari akun IG dan Tiktok @Sirianagde  yang Viral ditonton 200 ribu juga disukai 2,805, dikomentari 226, dan dibagikan 781

Skenario pertama, Prabowo berhasil mengonsolidasikan elit nasionalis dengan menggandeng PDIP dan sebagian loyalis Jokowi. 

Terjadi rekonsiliasi antara Prabowo dan Megawati. 

Sebagai bagian dari kesepakatan, PDIP masuk kabinet dan kasus hukum yang menyeret Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto serta Harun Masiku diredam.

Sementara itu, Gibran tetap menjabat sebagai Wakil Presiden, namun dikendalikan melalui mekanisme birokrasi dan jaringan militer. 

Secara bertahap, posisi kunci seperti Kapolri dan Jaksa Agung diganti oleh figur-figur yang lebih dekat ke Prabowo.

“Penegakan hukum tetap dilakukan, tapi bersifat selektif dan tidak menyentuh aktor utama,” ujar Direktur Eksekutif INFUS Gde Siriana.

Namun, ada risiko politik besar. Jokowi disebut bisa melakukan perlawanan diam-diam melalui jaringan media dan korporasi. 

Jika program-program populis Prabowo tidak kunjung berhasil, kekecewaan rakyat bisa menjadi bom waktu. Sementara Pilpres 2029 akan dikendalikan penuh oleh elit politik.

Skenario kedua, menggambarkan konflik terbuka antara Prabowo dan Jokowi yang terjadi secara tidak langsung melalui proksi politik. 

Gibran diposisikan sebagai pemimpin muda yang mulai membangun kekuatan sendiri, sementara Jokowi tetap menjaga pengaruhnya di dalam kabinet dan partai-partai koalisi.

“Prabowo akan kesulitan melakukan reshuffle karena banyak loyalis Jokowi masih bertahan di kabinet,” jelas kandidat doktor ilmu politik ini.

PDIP tetap berada di luar kekuasaan. Lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan, KPK, dan Polri saling berebut pengaruh, memunculkan suasana instabilitas politik.

Panasnya konflik elit berdampak langsung pada persiapan Pilpres 2029. 

Isu suksesi muncul lebih awal, dengan poros Gibran, Anies Baswedan, dan AHY mulai mengemuka. 

Di sisi lain, penegakan hukum digunakan sebagai alat tekanan politik. Media dan publik mulai melihat konflik terbuka, sementara legitimasi pemerintahan menurun.