Adu Rekam Jejak Muzakir Manaf dan Bobby Nasution, Eks Panglima GAM vs Pebisnis!

- Selasa, 17 Juni 2025 | 20:25 WIB
Adu Rekam Jejak Muzakir Manaf dan Bobby Nasution, Eks Panglima GAM vs Pebisnis!

Mualem mencalonkan diri sebagai Gubernur Aceh dan terpilih untuk masa jabatan 2025–2030.


Pencalonannya saat itu didukung oleh partai besar seperti Gerindra, Demokrat, dan PKS.


Dalam sengketa empat pulau yang memanas, Mualem tampil sebagai pemimpin yang bersuara keras mempertahankan kedaulatan wilayah Aceh.


Dia menolak klaim Sumatera Utara, dan mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang akhirnya menetapkan keempat pulau tersebut sebagai bagian dari Aceh pada 17 Juni 2025.


Rekam Jejak Bobby Nasution


Berbeda dari Muzakir Manaf, Bobby Nasution datang dari latar belakang yang jauh dari militer.


Lahir di Medan pada 5 Juli 1981, Bobby adalah sosok muda yang meniti karier dari dunia bisnis.


Sebelum masuk politik, dua aktif di sektor properti dan pernah menjadi Direktur Utama di beberapa perusahaan, termasuk klub sepak bola Medan Jaya.


Namanya mencuat ke kancah nasional setelah menikahi putri Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu, pada 2017. Hubungan ini membuka jalannya menuju dunia politik.


Bobby memulai debut politiknya dengan mencalonkan diri sebagai Walikota Medan pada Pilkada 2020.


Didukung oleh koalisi besar, dia berhasil mengalahkan lawan-lawannya dan mulai menjabat pada 2021.


Sebagai Walikota, Bobby mengedepankan isu infrastruktur, penataan kota, dan pengendalian banjir, meskipun penanganan banjir menjadi salah satu titik kritik selama masa jabatannya.


Pada Pilkada 2024, Bobby mengambil langkah besar dengan mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara.


Bersama Sekar Tandjung dan dukungan Koalisi Indonesia Maju, dua berhasil memenangkan pemilu dan resmi menjabat pada 12 Februari 2025.


Dalam konflik terkait empat pulau, Bobby menegaskan bahwa wilayah tersebut merupakan bagian dari Sumatera Utara, sebuah posisi yang berseberangan dengan Gubernur Aceh.


Sikap Bobby dalam sengketa ini mendapat sorotan karena dinilai mempertaruhkan integritas wilayah di tengah polemik status administratif yang ditetapkan Kemendagri pada 2022.


Sumber: Suara

Halaman:

Komentar

Terpopuler