Banyak Dikeluhkan Masyarakat, Bambang Haryo Desak Aplikasi Ferizy ASDP Dihapus

Karena itu, Bambang Haryo mendesak aplikasi Ferizy dirombak total, bahkan sebaiknya dihapus atau diganti dengan pembayaran langsung menggunakan uang elektronik atau e-money seperti diterapkan di jalan tol.

ASDP juga harus menyediakan berbagai piliihan pembelian tiket, termasuk loket penjualan tiket di pelabuhan dan marketplace.

“Aplikasi Ferizy tidak akan menyelesaikan masalah selama dermaga ASDP di Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk tidak memadai dan tidak layak. Penumpang dikorbankan karena aplikasi secara otomatis akan membatasi kapasitas penumpang sesuai kapal yang bisa dilayani oleh dermaga yang sedikit itu,” ujarnya.

Dia menilai ada benturan kepentingan dalam penerapan tiket online sebab aplikasi Ferizy sepenuhnya dikuasai oleh ASDP, sementara BUMN itu tidak hanya berperan sebagai fasilitator atau penyedia jasa kepelabuhan tetapi juga operator kapal bahkan bertindak sebagai regulator.

“Sebaiknya aplikasi itu diserahkan ke marketplace yang sudah berpengalaman melayani tiket online atau ASDP bekerja sama dengan Gapasdap yang mewakili semua perusahaan penyeberangan. ASDP patut diduga melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat jika memanfaatkan aplikasi itu untuk keuntungan sendiri,” tegasnya.

Anggota DPR RI periode 2014-2019 ini mengatakan karut-marut angkutan penyeberangan selama ini akibat ASDP diberikan kekuasaan sangat besar karena merangkap sebagai fasilitator, operator dan regulator tetapi tidak diawasi dengan baik oleh pemerintah.

“ASDP seharusnya fokus saja sebagai penyedia jasa kepelabuhanan atau fasilitator, tidak usah menjadi operator kapal atau regulator yang mengatur kapal-kapal lain. Ini melanggar Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang mengamanatkan pemisahan peran antara operator dan regulator,” kata Bambang Haryo yang juga disapa BHS.

Dia yakin Kemenhub selaku regulator mengetahui semua persoalan di angkutan penyeberangan, termasuk masalah tiket online yang menyulitkan masyarakat. Namun, ASDP tidak dievaluasi dan dibiarkan bertindak semaunya.

"Gapasdap sudah menawarkan diri untuk memberikan masukan ke ASDP terkait tiket online ini tetapi tidak ditanggapi dengan baik. Ada apa,” ungkapnya.

Menurut BHS, lemahnya pengawasan terhadap ASDP membuat masalah kekurangan dermaga dan fasilitas pelabuhan tidak pernah diatasi.

Masalah keamanan juga tidak diperhatikan, terbukti belum ada satu pun pelabuhan ASDP yang lulus International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code.

“Padahal angkutan penyeberangan itu sangat penting bagi negara kepulauan seperti Indonesia. ASDP itu kan singkatan dari Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, jadi perhatikan juga angkutan sungai dan danau yang jumlahnya lebih besar lagi,"

"Saatnya ASDP berbenah dan kembali ke khittah, fokus sebagai fasilitator supaya bisa melayani masyarakat dengan profesional,” kata BHS.

Sumber: genpi.co