Tiga Dosa Tito Karnavian

Esok Pak Tito bersama Presiden akan menjadi penentu dalam menunjuk penjabat Gubernur, Bupati dan Walikota tanpa proses pemilihan demokratis. Kedaulatan rakyat tercerabut dari akarnya dengan alasan “sementara” saja hingga 2024. 101 Kepala Daerah habis tahun 2022 dan 170 Kepala Daerah tahun 2023.

Dengan Kepala Daerah penunjukan seperti ini maka mereka akan mudah diarahkan dan dikendalikan sesuai kemauan Presiden dan Mendagri yang merepresentasi Pemerintah Pusat. Termasuk untuk mengawal “pembenaran” Pemilu yang dapat saja dilaksanakan dengan curang.

Jenderal (Purn) Tito Karnavian harus ikut mempertanggungjawabkan dosa politik yang dilakukannya. Kecuali bahwa semua itu didalihkan atas “perintah” atau “petunjuk” Presiden.
Jika demikian, maka Presiden lah yang menjadi penanggungjawab utama.

*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Bandung, 15 Agustus 2022

Sumber: suaranasional.com