Denny Indrayana Salah Alamat

OLEH: ADHIE M. MASSARDI

SETELAH republik nyaris jungkir-balik muncul orang-orang berilmu yang beritikad baik. Tapi sayang surat yang dilayangkan ahli tata-negara Denny Indrayana dari rantau salah alamat. Harusnya langsung ke PD!

Denny Indrayana dalam satu-dua bulan belakangan jadi episentrum gunjang-ganjing politik nasional. Ini gegara manuvernya dari rantau (Melbourne, Australia) yang disebar via media sosial kemudian disambut media lokal yang jadi viral.

Menariknya, Wakil Menteri Hukum dan HAM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini menggebrak panggung politik kita yang penuh dusta dengan kapasitasnya sebagai intelektual, dari sisi kehidupan ketatanegaraan yang dibawa rezim Joko Widodo ke zaman jadul, makanya tampak amburadul.

Denny memang ahli hukum tata negara (HTN) dari UGM. Melihat usia dan jam terbangnya, bisa disebut yunior. Tapi karena sepanjang pemerintahan Widodo nyaris tak ada koreksi terkait kehidupan ketatanegaraan di NKRI yang abaikan Konstitusi UUD 1945, Denny Indrayana seolah jadi satu-satunya ahli HTN milik bangsa Indonesia.

Lihatlah, dengan kemampuan intelektualnya Denny nerjang badai. Abaikan risiko dikriminalisasi. Melawan “9 anak naga” penjaga gerbang Mahkamah Konstitusi yang dipimpin ipar presiden. Sehingga arah angin demokrasi (sistem pemilu) tetap terbuka.

Dalam konteks memberikan kesadaran berdemokrasi, berbangsa dan bernegara sesuai tatanan keilmuan, Denny harus kita beri emoji 3 jempol. Bangsa ini harus bersyukur masih punya anak bangsa seperti Denny.

Tapi sebagai acuan (gerakan) politik, karena memang bukan politisi apalagi orang pergerakan, surat-surat Denny dilayangklan ke alamat yang salah. Maka jika dikumpulkan sulit diberi judul “Habis Gelap Terbitlah Terang” sebagaimana surtat-surat RA Kartini.

Ini Alamat yang Benar

Contoh salah alamat adalah surat yang dilayangkannya ke DPR-RI. Isinya pendapat Denny yang bilang: “Presiden Joko Widodo sudah layak menjalani proses pemeriksaan impeachment (pemakzulan) karena sikap tidak netralnya alias cawe-cawe dalam Pilpres 2024.”

Denny kasih ilustrasi “Skandal Watergate”, kejadian di AS awal 1970-an yang membuat Presiden Nixon pada 9 Agustus 1974 mundur untuk hindari dimakzulkan parlemen.

Skandal Watergate adalah peristiwa penyadapan kantor milik Partai Demokrat di kawasan Pintu Air, pinggiran Washington. Melibatkan penguasa AS yang dipimpin Presiden Richard Nixon, jagoan Partai Republik