Pemimpin Asia Sepakat Pererat Hubungan, Ini Faktor-faktor Penyebabnya

Komitmen itu disampaikan para pemimpin Asia dalam acara "27th International Conference on The Future of Asia" yang digelar pada 26-27 Mei 2022. Presiden Joko Widodo turut berpartisipasi dalam kegiatan yang mengambil tema "Redefining Asia's Role in a Divided World". 

Baca Juga: Ada G20 di Indonesia hingga APEC di Thailand, Netralitas ASEAN Diuji

Jokowi dalam pidatonya mengatakan, saat ini merupakan abad bagi Asia untuk berperan bagi dunia. Jokowi menginginkan agar kawasan Asia terus berperan sebagai katalisator dan mesin bagi stabilitas perdamaian dan kemakmuran global.

"Kita meyakini bahwa abad sekarang ini adalah abad Asia. Asia bukan hanya untuk Asia, tetapi Asia untuk dunia, apalagi di tengah dunia yang sedang terbelah,” kata Jokowi dalam sambutannya yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, dikutip pada Minggu (29/5/2022).

Kendati demikian, masih banyak tantangan global yang harus dihadapi Asia. Beberapa tantangan itu adalah upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang belum merata. Ancaman gelombang varian baru Covid-19 pun masih harus diantisipasi.

Kondisi ini juga diperparah dengan terjadinya konflik Rusia-Ukraina yang mempengaruhi kontelasi geopolitik.

Jokowi mengingatkan, meskipun ekonomi Asia melambung 6,9 persen pada tahun lalu, pemulihan ekonomi belum terjadi secara merata. Asian Development Bank (ADB) memperkirakan, produk domestik bruto (PDB) Asia akan meningkat menjadi 5,2 persen pada 2022 dan menjadi 5,3 persen pada 2023 dengan kenaikan inflasi 3,7 persen pada 2020  dan 3,1 persen pada 2023. 

Jokowi menyampaikan, sejumlah upaya yang akan dilakukan Indonesia untuk mendukung upaya pemulihan. Pertama, meningkatkan kerja sama bilateral. Indonesia akan terus mengupayakan penguatan kerja sama ekonomi terutama dengan mitra-mitra strategisnya seperti Jepang.

Dalam pembicaraannya dengan PM Jepang Fumio Kishida, keduanya sepakat untuk semakin menguatkan kemitraan ekonomi, meningkatkan perdagangan dan investasi, memperluas akses pasar, serta mengatasi hambatan perdagangan terutama ekspor produk pertanian dan perikanan Indonesia.

Langkah selanjutnya adalah meningkatkan kerja sama dalam kerangka ASEAN. Jokowi lantas menyinggung soal perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Kawasan atau Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

Baca Juga: Di Swiss John Riady Bahas Ekonomi Digital: Dominasi Asean Semakin Besar, Indonesia Harus Siap

Jokowi mengatakan, RCEP yang telah disetujui dua tahun lalu perlu untuk segera diimplementasikan untuk memperkuat integrasi ekonomi kawasan yang saling menguntungkan. 

"Implementasi RCEP berpotensi meningkatkan perdagangan kawasan 10 persen dalam 5 tahun ke depan dan berkontribusi 187 miliar dolar AS pada PDB kawasan,” jelas Jokowi.

Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengingatkan negara-negara Asia untuk mengantisipasi terjadinya perpecahan di kawasan. Negara-negara harus bisa bekerja sama dalam mencegah munculnya konflik. 

“Seperti yang kita lihat di Eropa, segala sesuatunya bisa salah dan konflik bisa pecah. Perang di Asia adalah skenario yang tidak bisa kita kesampingkan,” kata PM Lee saat berpidato di forum the Future of Asia, seperti dilansir laman the Strait Times. 

PM Lee kemudian mengajak negara-negara Asia untuk memaksimalkan peluang untuk bekerja dan tumbuh bersama. "Juga meminimalkan risiko ketegangan yang memburuk menjadi permusuhan," katanya.

PM Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengutarakan komitmen yang sama. Ismail mengatakan, negara-negara Asia harus terus memperkuat integrasi ekonomi regional, memperkuat kerja sama, hingga bersinergi dalam mengatasi tantangan perubahan iklim.

“Hal-hal inilah yang dapat menjadi perhatian dalam menawarkan solusi terhadap isu-isu global dan sekaligus meningkatkan kerja sama multilateral antar negara-negara di Asia,” kata Ismail dikutip dari laman the Star.

Ia juga mendesak para pembuat kebijakan serta para pemimpin bisnis di Asia untuk meningkatkan kerja sama regional guna memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Terkait perjanjian RCEP, Direktur Jenderal Perundingan Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Djatmiko Bris Witjaksono mengatakan, kewajiban pemerintah dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) hingga naskah akademis RCEP sudah tuntas.

"Sekarang, sepenuhnya ada di tangan DPR untuk segera mengesahkan," kata Djatmiko kepada Republika, Minggu (29/5/2022).

Perjanjian RCEP beranggotakan 10 negara anggota ASEAN dengan lima negara mitra dagang yakni Cina, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Australia. Djamitko mengatakan, Indonesia tidak sendiri sebagai negara yang belum melakukan pengesahan. Ada Filipina anggota RCEP dari ASEAN yang juga belum meratifikasinya.

Ketua Komisi VI DPR Faisol Riza mengatakan, pengesahan RUU perjanjian ditargetkan rampung pada bulan Juni. Pengesahan perjanjain tentunya harus melalui Rapat Paripurna DPR. Namun, hingga akhir Mei ini, ia menjelaskan, pembahasan teknis RCEP bersama Kemendag belum rampung. 

Segera Rampungkan RCEP